Komisi II DPR RI Dukung Rencana Jokowi  Hapus Sejumlah Lembaga Negara

  • Whatsapp
Saan Mustopa

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Isyarat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berencana memangkas sejumlah lembaga negara mendapat respon berbagai kalangan, di antaranya dukungan dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa.

Saan mengatakan,  sepakat dengan kebijakan serta langkah yang diambil presiden apabila memang keberadaan lembaga tersebut tidak terlalu penting dan bahkan jadi beban keuangan negara. Walaupun demikian, dia mengimbau agar pemerintah tetap perhatikan kemaslahatan seluruh tenaga kerja yang terdampak nantinya.

Bacaan Lainnya

“Kalau memang tidak efisien, tidak efektif, dan keberadaannya tidak terlalu penting, lebih baik lembaga-lembaga tersebut dibubarkan saja daripada membebani (keuangan) negara,” ucap Saan di Komplek Parlemen, Rabu (15/7/2020).

Menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, sudah mengusulkan setidaknya ada sekitar 60 lembaga negara yang bisa dirampingkan.

BACA JUGA: Komisi VI DPR RI Setuju Garuda Indonesia Disehatkan Kembali

Menurut Saan, Komisi II DPR RI sudah meminta Kementerian PAN-RB guna mendata serta menyampaikannya kepada pihaknya dievaluasi  bersama. “Dari sekian banyak lembaga yang mau dibubarkan akan kita kaji dulu dan nantinya mana yang memang layak terlebih dahulu untuk kita eksekusi,” tutur politisi Partai Nasdem ini.

Kata dia, tidak hanya dari segi fungsi,  perampingan lembaga serta komisi juga melihat dari sisi unsur legitimasi lembaganya. Beberapa lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan Kepres lebih mudah dirampingkan daripada lembaga yang sudah terbentuk dengan landasan undang-undang.

“Kita lihat dari tingkat legitimasi lembaga tersebut. Lembaga negara yang dibentuk melalui Keputusan Presiden tentunya dari segi kekuatan hukumnya dari segi legitimasi lebih ringan dibandingkan dari lembaga yang dibentuk melalui undang-undang,”ujar pria yang akrab disapa Kang Saan ini.

Namun legislator asal Dapil Jawa Barat VII juga ini meminta agar pemerintah tidak bertindak gegabah. Menurutnya, status para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga kerja di lembaga-lembaga dimaksud tetap harus dipertimbangkan pengalokasiannya.

BACA JUGA: Jokowi Ingin Langkah Konkret Respons Lonjakan  Positif  COVID-19

Jokowi sudah menyatakan bakal membubarkan 18 lembaga negara. Hanya saja presiden tidak  memperinci lembaga-lembaga mana saja negara yang dimaksudnya. Namun ia menyatakan pembubaran akan dilakukan dalam waktu dekat.

Alasan presiden,  pembubaran sejumlah lembaga negara tersebut salah satunya untuk menekan anggaran. Anggaran bisa dikembalikan ke kementerian maupun ke bagian direktorat.

“Semakin ramping organisasi, ya cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya. Kalo bisa dikembalikan ke  kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pake badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,”kata presiden.(Agung/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.