Komisi II DPR Bentuk Panja Pilkada Untuk Perkuat Pengawasan

  • Whatsapp
Ketua Komisi II DPR Doli menyatakan pihaknya bakal membentuk panja untuk mengawasi kualitas pilkada 2020
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

JAKARTA REDAKSI24.COM—Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan, pihaknya bakal segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pilkada 2020  untuk mengawasi kualitas Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 sebagai respon banyaknya masukan terkait pelanggaran protokol kesehatan (prokes) selama proses kampanye yang saat ini tengah berlangsung.

Dikutip dari laman DPR RI, Kamis (19/11), rencana pembentukan panja itu mengemuka setelah Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Mendagri, Kapolri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu.

Bacaan Lainnya

“Kami di Komisi II menyepakati untuk membentuk panja. Tujuannya adalah supaya kualitas Pilkada Serentak 2020 ini betul-betul kita jaga. Apalagi kita sekarang punya target untuk mencapai tingkat pemilihnya hingga 77,5 persen,”ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai rapat kerja tersebut, Rabu.

Kata Doli, harus ada special effort karena pilkada ini akan menentukan nasib daerah dalam lima tahun mendatang sehingga Komisi II memandang perlu upaya memperkuat pengawasan melalui Panja Pilkada yang dibentuk nanti.

Selain membentuk panja, menurut Doli, dalam 20 hari ke depan Komisi II akan melakukan kunjungan spesifik ke sembilan titik guna melihat langsung proses penyelenggaraan pilkada tersebut. Bahkan pada hari pencoblosan, pihaknya akan berada di lapangan guna memantau secara langsung kondisi di lapangan.

Politisi Partai Golkar ini menilai, masih perlu ada evaluasi tahapan pilkada, terutama terkait prokes, meskipun situasi wilayah penyelenggara pilkada masih terkendali jika dibandingkan dengan daerah non pilkada.

“Hingga saat ini memang masih ada beberapa hal yang perlu terus dievaluasi. Pertama, misalnya soal penerapan protokol Covid-19. Walaupun tadi kita mendengarkan laporan dari Ketua Gugus Tugas, ya situasinya sampai sejauh ini masih terkendali. Intinya, tidak ada indikasi pesta demokrasi di daerah-daerah ini menjadi klaster,” ujarnya.

Doli menambahkan, terkait teknis dan persoalan daftar pemilih tetap (DPT) yang masih harus dibicarakan lebih dalam lagi, Komisi II DPR RI akan kembali menggelar rapat kerja bersama Mendagri, Bawaslu, dan KPU.

“Ada hal-hal teknis yang perlu juga dicermati. Misalnya soal DPT, kami akan mengundang secara khusus dari Kemendagri, terutama Ditjen Dukcapil, dengan KPU dan Bawaslu untuk membahas itu,” katanya. (Jay De Menes)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.