Komisi I DPR RI Tegas Menentang Aneksasi Tepi Barat oleh Israel

  • Whatsapp
Israil tambah satu juta pemukiman di tepi barat.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Pemerintah Israel berencana menduduki serta memperluas pemukiman bagi warga Israel di wilayah pendudukan Palestina, hal tersebut membuat Komisi I DPR RI menyampaikan sikap resminya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menyampaikan pernyataan resmi terkait situasi terkini di Timur Tengah.

Bacaan Lainnya

Sebagai informasi, wilayah pendudukan Palestina yang akan diambil oleh Israel meliputi sebagian besar Lembah Yordan yang merupakan sepertiga dari wilayah Tepi Barat dan Bagian Utara Laut Mati.

“Terkait dengan aneksasi Tepi Barat, Komisi I DPR RI mengambil sikap tegas untuk menentang dan menolak upaya yang merupakan legalisasi penjajahan bangsa Israel terhadap Palestina,” tegas Abdul Kharis dalam konferensi pers Komisi yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Intelijen, Komunikasi dan Informatika ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

BACA JUGA: Dukung Pemerintah, DPR RI Tolak Keras Israel Aneksasi Palestina

Dalam konferensi pers tersebut, turut hadir Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono serta seluruh Kapoksi Fraksi Komisi I.

Aneksasi yang dilakukan Israel atas Tepi Barat dan Lembah Yordan menurut pandangan Komisi I DPR RI merupakan cita-cita penjajah kaum Zionis guna menyita seluruh tanah Palesrina serta memusnahkan bangsa Palestina.

Dengan aneksasi Tepi Barat, setidaknya proses kolonialisasi Israel akan semakin mendapatkan legalitas dan kekuatan, khususnya di wilayah yang saat ini diklaim sebagai ibu kota Israel, Al Quds (Yerusalem).

Okupansi militer Israel terhadap wilayah Palestina, akan semakin mempersulit penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel serta memperuncing instabilitas kawasan dan berdampak pada situasi global.

“Komisi I DPR RI mengecam serta mengutuk dengan keras aneksasi Israel di bawah pemerintahan PM Benjamin Netanyahu terhadap Tepi Barat. Tindakan Israel bertentangan dengan hukum, parameter, prinsip, dan kesepakatan internasional terutama dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB terkait konflik Palestina-Israel,” sambung Kharis.

Komisi I DPR RI sebagai representasi masyarakat Indonesia, konsisten berikan dukungan bagi perjuangan rakyat dan bangsa Palestina guna meraih kemerdekaan dan kedaulatan. Komisi I DPR-RI juga meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengoptimalkan diplomasi secara bilateral maupun multilateral untuk melakukan sikap penolakan bersama masyarakat dunia yang nyata terhadap upaya perampasan wilayah Tepi Barat dan menyuarakan perjuangan Palestina untuk kebebasan, kemanusiaan, keadilan, dan hak untuk kembali ke tanah leluhur mereka.

Terkait hal tersebut, Komisi I mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), organisasi serta komunitas internasional guna mengintervensi situasi krisis di Palestina dengan mengutamakan tindakan kemanusiaan untuk perlindungan warga sipil Palestina yang menjadi korban memburuknya situasi kemanusiaan termasuk korban penangkapan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan oleh otoritas Israel.

Lebih lanjut, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid, menuturkan bahwa sikap resmi Komisi I ini akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kemenlu RI serta duta besar negara-negara sahabat untuk diketahui bersama.

“Surat ini akan kita berikan kepada Pimpinan DPR untuk diteruskan kepada pemerintah karena kami ingin Pemerintah dan DPR bersama-sama satu suara,” tutup Meutya. (Agung/Aan)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.