Kisruh Tanah di Pantura Tangerang, Pengamat : Diduga ada Kongkalikong BPN & Mafia Tanah

oleh -
Kisruh Tanah di Pantura Tangerang, Pengamat : Diduga ada Kongkalikong BPN & Mafia Tanah
Aksi warga korban mafia tanah di Pantura Tangerang saat mendatangi kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang beberapa waktu lali./Dok.

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM— Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul mengatakan suburnya aksi kejahatan mafia tanah di Pantura Tangerang diduga kuat karena adanya kongkalikong antara para pelaku dengan oknum-oknum di instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta pemerintahan. Hal tersebut diungkannya karena menurut Adib karena dalam aksinya untuk mencaplok tanah masyarakat ini, mafia tanah tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya bantuan dari oknum-oknum tersebut untuk mencaplok administrasi tanah masyarakat.

“NIB (Nomor Identifikasi Bidang) bahkan sertifikat tanah yang saat ini dipermasalahkan oleh warga korban mafia tanah di Pantura Tangerang tak mungkin keluar begitu saja jika tanpa adanya bantuan dari oknum-oknum  di BPN maupun instansi lainnya, Terlebih hingga saat ini bidang tanah milik masyarakat tersebut masih dikuasai masyarakat bahkan masih ditempati dan diolah masyarakat salah satunya sebagai lahan pertanian” ujar pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini.

BACA JUGA: Dear Pak Jokowi, Mafia Tanah di Pantura Tangerang Belum Tersentuh Hukum Nih 

Adib menjelaskan dari data yang dimilikinya terlihat para mafia tanah ini dengan leluasa dan masif bisa menguasai lahan-lahan milik masyarakat dengan jumlah hingga ratusan hektar.

“Itu dikerjakan dalam waktu yang hampir bersamaan, hanya antara 4 hingga 5 bulan ratusan hektar tanah milik masyarakat administrasinya telah dikuasai orang lain. Karena bagaimanapun mafia tanah tanpa orang dalam tidak akan bisa mengambil tanah sebanyak itu,” bebernya.

BACA JUGA: Pakar Hukum Agraria: Praktik Mafia Tanah Makin Menggila

Adib menambahkan, persoalan kasus mafia tanah ini harus segera diselesaikan sehingga tidak merugikan rakyat. Mulai dari pembenahan internal BPN Kabupaten Tangerang.  

“Benahi dulu BPN. Percuma kita mengadili mafia tanah tanpa keterlibatan aktor intelektual, tanpa ada oknum di BPN itu. Karena nanti akan muncul lagi dan tidak akan pernah selesai,” tegas Adib. 

BACA JUGA: Jadi Korban Mafia Tanah, Warga Teluknaga Minta BPN Berikan Kejelasan Status Lahan Miliknya 

Hal yang sama juga diutarakan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy Satyo Purwanto. Menurut pria yang akrab disapa Komeng ini menyesalkan kurang seriusnya penanganan pemerintah dalam memberantas mafia tanah di Indonesia khususnya di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang.

“Di beberapa wilayah ada hasil yang sudah dilakukan Satgas Mafia Tanah, hanya saja khusus di wilayah Pantura Tangerang penanganannya melempem. Saya prihatin perjuangan masyarakat khususnya di wilayah Pantura ini sudah berlangsung lama dan telah mengadu ke berbagai instansi hingga ke Kemenkopolhukam dan DPR namun belum ada hasilnya,” ujar mantan Sekjen Prodem ini.

Komeng menjelaskan, karena kasus mafia tanah ini merupakan extraordinary crime maka dalam membutuhkan penanganan khusus dan tidak bisa diselesaikan secara konvensional. Terlebih dalam melaksanakan kegiatan mafia tanah ini bisa dipastikan akan selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak berwenang.

“Persoalan mafia tanah sangat politis karena bersinggungan atau memiliki anasir dengan beberapa kementerian dan instansi lainnya. Kasus mafia tanah harus ditangani lintas sektoral. Bahkan kalau perlu ada pengadilan tersendiri dengan hakim dan jaksa khusus,” sambungnya.

Sementara itu sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Banten Andi Tenri Abeng memberikan penjelasan terkait kasus dugaan mafia tanah di Wilayah Pantai Utara (Pantura), Kabupaten Tangerang. Menurut Kakanwil walaupun secara nomenklatur yang berlaku di lembaganya saat ini tak mengenal adanya istilah mafia tanah karena yang adalah kejahatan pertanahan. Namun praktik itu memang terjadi di wilayahnya.   

“Kami memang tak mengenal istilah mafia tanah karena dalam nomenklatur yang ada kejahatan pertanahan. Namun praktinya ada sehingga kita pun bersama kepolisian membentuk Satgas Mafia tanah,” Andi beberapa waktu lalu saat ditemui Redaksi24.com beberapa waktu lalu.

Menurut Andi dalam masalah kasus mafia tanah di Pantura Kabupaten Tangerang tersebut jajarannya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Bahkan dirinya mengklaim sejak tiga tahun terakhir ia memimpin Kanwil ATR/BPN Banten  dari 2017 masalah tanah yang timbul telah dipetakan secara komprehensif, dan dilakukan satu persatu sesuai dengan nama pemiliknya. 

“Dan untuk 413 bidang tanah yang dianggap bermasalah di wilayah pantura tercatat sudah 246 bidang yang telah diselesaikan. Sebanyak 150 bidang milik warga sudah melakukan transaksi jual-beli tanpa masalah,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Abeng dalam penanganannya pihak BPN melibatkan Pemerintah Daerah setempat, seperti Bupati, Camat hingga Kepala Desa. 

“Alhamdulillah dengan pelibatan seluruh stakeholder yang ada di wilayah pantura kami telah berhasil membatalkan sekitar 998 bidang tanah yang dianggap bermasalah,” tandasnya.

Abeng menjelaskan, Kanwil ATR/BPN Banten selama ini mengusung konsep ‘melindungi investasi tanpa menzalimi warga’ dalam menangani masalah pertanahan di wilayah Banten dan termasuk di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang.

“Konsep itu memang sengaja kita terapkan supaya iklim investasi berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan perintah Bapak Presiden Jokowi terkait percepatan pembangunan,” ungkap Andi.(Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.