Kinerja Jajaran Direksi Bank Banten Dipertanyakan

  • Whatsapp
Direksi Bank Banten
Kinerja Jajaran Direksi Bank Banten mendapat sorotan DPRD Provinsi Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Kinerja jajaran Direksi Bank Banten menjadi sorotan setelah perseroan itu mengalami krisis likuiditasi keuangan beberapa bulan terakhir. Selain itu, jajaran direksi juga dinilai tidak langsung melakukan efesiensi biaya operasional setelah otoritas jasa keuangan (OJK) menetapkan statusnya menjadi Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) pertengahan Juni 2019 lalu.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, tercatat kerugian operasional Bank Banten sebelum dipotong pajak mencapai Rp180.078 miliar, sebesar Rp622 miliar berasal dari kerugian non operasional. Sedangkan untuk kerugian bersihnya mencapai Rp137,5 miliar.

Bacaan Lainnya

Angka kerugian itu lebih besar jika dibanding dengan kerugian operasional Bank Banten pada tahun 2018 yang tercatat hanya mencapai Rp134,922, sebesar Rp3,846 miliar kerugian non operasional. Sedangkan untuk kerugian bersihnya mencapai Rp100,131 miliar.

Melihat dari data tersebut, sumber internal PT BGD menyayangkan kinerja Direksi Bank Banten yang tidak bisa melakukan efesiensi ditengah status perseroan dalam posisi BDPI OJK. Jika jajaran direksi mempunyai managemen yang baik dalam mengelola perseroan, seharusnya ketika OJK memberikan status tersebut, seluruh jajaran direksi melakukan efesiensi biaya operasional, baik yang dialokasikan untuk gaji karyawan maupun biaya sewa kantor cabang.

“Saya juga gak ngerti manajemen yang diterapkan di Bank Banten seperti apa, karena BGD tidak bisa masuk ke sana. Tapi yang jelas, berdasarkan hitungan dasar akuntansi saja, ketika perseroan itu mengalami kerugian, jajaran direksi hendaknya melakukan efesiensi. Ini mah kok angka NPL sudah dapat warning dari OJK, biaya operasional juga masih tinggi, balapan sama NPL. Lucu,” kata sumber tersebut.

BACA JUGA: PT BGD Ragukan Laporan Keuangan, Pansus Bank Banten DPRD Banten Berbeda Sikap

Terpisah, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Banten dalam pandangan terakhirnya terhadap Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 5 tahun 2013 tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT BGD untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten menyebutkan, jika konversi modal ini tetap dilakukan, maka pihaknya mendesak agar dilakukan perombakan menyeluruh dengan sebelumnya dilakukan audit independen terhadap manajemen Bank Banten.

“Kami menyarankan agar niat baik penambahan modal tersebut dilandasi dengan hal-hal yang baik pula, dimulai dengan perencanaan dan kajian secara matang dan komprehensif. Jangan sampai kemudian niatan baik Pemprov Banten tersebut justru kontra produktif dan menjadi sesuatu yang tidak baik,” tandasnya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.