Khawatir Keamanan Data AS Larang Kalangan Pemerintah Pakai TikTok

  • Whatsapp
Tik Tok

JAKARTA, REDAKSI24.COM—Di tengah hubungan Washington-Beijing yang kian  memanas, pegawai pemerintah AS akan dilarang menggunakan aplikasi video pendek TikTok aplikasi asal China di perangkat pemerintah lantaran khawatir dengan masalah keamanan data pribadi pengguna.

Larangan itu berdasarkan kebijakan yang disahkan Rabu (22/7). Seperti dikutip kantor berita Reuters, Kamis, regulasi “No TikTok on Government Devices Act” dari Senator Josh Hawley disahkan dengan suara bulat oleh Komite Senat AS.

Bacaan Lainnya

Popularitas TikTok yang meluas di publik remaja Amerika mendorong pengawasan dari regulator dan anggota parlemen AS. Mereka mengkhawatir informasi pribadi mereka jatuh ke tangan pejabat pemerintah China.

Pada 2019 lalu, TikTok menyatakan sekitar 60 persen dari 26,5 juta pengguna aktif bulanan AS berusia 16 hingga 24 tahun. Di bawah undang-undang China yang diperkenalkan pada 2017, perusahaan memiliki kewajiban untuk mendukung dan bekerja sama dalam intelijen nasional negara tersebut.

BACA JUGA:Beredar Email Larangan karyawan Gunakan TikTok, Amazon: Email Pagi Ini Adalah Kesalahan

Awal pekan ini, DPR Amerika Serikat menggelar voting untuk melarang pegawai pemerintah mengunduh aplikasi TikTok pada perangkat pemerintah. Larangan tersebut berhasil disepakati lewat kemenangan 336 suara berbanding 71. Setelah lolos di DPR dan disetujui Komite Senat, maka larangan tersebut menjadi hukum di AS.

Sejumlah pejabat tinggi dalam pemerintahan Trump juga mengatakan mereka mempertimbangkan larangan yang lebih luas terhadap TikTok dan aplikasi produk China lainnya. Menlu AS, Mike Pompeo, belum lama ini mengingatkan masyarakat Amerika harus berhati-hati menggunakan aplikasi tersebut.

Juru bicara TikTok, Jamie Favazza, menyatakan tim TikTok AS, yang sedang tumbuh, memiliki prioritas untuk menghadirkan pengalaman aplikasi yang aman yang melindungi privasi pengguna. “Jutaan keluarga di AS menggunakan TikTok untuk hiburan dan ekspresi kreatif, yang diketahui bukan untuk digunakan pada perangkat pemerintah,” kilah Favazza. (Arindra/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.