Ketua PN Tangerang Dorong Warga Jurumudi Libatkan Tim Appraisal Independen

  • Whatsapp
Warga Jurumudi Tangerang

TANGERANG,REDAKSI24.COM–Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tangerang H.M. Rachman mendorong warga Kelurahan Jurumudi Kota Tangerang yang menuntut kenaikan harga jual tanah terkait dengan pembangunan tol Kunciran-Cengkareng untuk membuat nilai taksir dari tim appraisal independen. Nilai taksir dari tim appraisal independen tersebut menurut Rachman nantinya bisa dijadikan sebagai dasar hukum melakukan hitung ulang.

“Sebagai solusi dari permasalahan ini, lebih baik warga melibatkan tim appraisal independen yang memberikan data kepada kami mengenai terkait dengan nilai taksir saat ini sesuai dengan keinginan warga,” kata H.M. Rachman, Jumat (18/12/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut Rachman tentunya pengadilan akan melakukan kajian dan keputusan yang memiliki kekuatan hukum untuk meneruskan harapan warga untuk menaikan harga jual tanahnya kepada pihak terkait, yakni Kementerian PUPR dan BPN

Saat proses mediasi beberapa waktu lalu, pihaknya meminta kepada warga bukti yang dapat dijadikan bahan bagi pengadilan untuk dijadikan dasar perubahan nilai taksir.

Akan tetapi, warga hanya menyodorkan selembar kuitansi nilai harga tanah di wilayah tersebut.

Berkas tersebut, lanjut dia, tak bisa dijadikan dasar yang memiliki kekuatan hukum.

“Kalau selembar kuitansi agak susah, kami dorong adanya tim appraisal independen,” ujarnya.

Jika ada data yang memiliki kekuatan hukum, menurut dia, pengadilan bisa mengeluarkan perintah untuk proses hitung ulang.

“Namun, ini jika seluruh data lengkap dan memiliki kekuatan hukum,” katanya menegaskan.

Oleh karena itu, dia mengimbau warga dan seluruh pihak yang berperkara untuk mengedepankan proses mediasi dalam menyampaikan aspirasi. Pasalnya, warga sebelumnya telah melakukan gugatan akan hal ini dan saat ini masih berjalan.

“Sebelum adanya keputusan akhir, warga bisa menempuh proses mediasi dalam penyelesaian ini. Jika sudah ada penetapan dari proses gugatan ini, semua pihak harus mematuhi aturan,” ujarnya.

Sementara itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) Ruas Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran Martono Prania mengatakan bahwa pihaknya akan patuh terhadap berbagai keputusan yang dibuat, termasuk PN Tangerang.

“Jika memang ada perintah pengadilan, memiliki kekuatan hukum dan akan kami patuhi. Apapun perintahnya akan dilaksanakan,” katanya.

Martono Prania mengatakan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi warga Kelurahan Jurumudi Benda terkait dengan keinginan kenaikan nilai harga ganti lahan.

Ia mengatakan bahwa aspirasi warga tersebut sudah direspons cepat dengan mengirim surat kepada Bina Marga Kementerian PUPR sejak 4 Desember 2020.

“Sekarang kami masih menunggu arahan lebih lanjut terkait dengan aspirasi warga Jurumudi tersebut agar langkah yang kami lakukan memiliki kekuatan hukum,” katanya.

Martono mengatakan bahwa pihaknya juga menghormati proses hukum sehubungan dengan warga yang melakukan upaya gugatan.

Dari langkah tersebut, kata dia, ada proses mediasi yang hingga kini terus dilakukan pihaknya untuk mencari titik temu kesepakatan.

“Kami terus melakukan mediasi mencari solusi dari keinginan warga dan keputusan yang sudah ada. Jangan sampai ada kegiatan melanggar hukum dari penyelesaian masalah ini,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah warga Kelurahan Jurumudi Benda sejak Senin (14/12/2020) menggelar aksi di area pusat pemerintahan Kota Tangerang sebagai wujud kekecewaan atas ganti rugi lahan untuk pembangunan Tol Bandara ruas Cengkareng-Batuceper-Kunciran atau JORR II.

Lahan yang dikosongkan tersebut untuk pembangunan jalan bebas hambatan, perkotaan, dan fasilitas jalan daerah satuan kerja pengadaan tanah Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran dan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). (Irfan/Ant/Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.