Ketua Komisi X DPR RI Minta Mendikbud Turun Tangan Atasi Kericuhan PPDB

  • Whatsapp
Komisi X DPR RI
Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Syaiful Huda.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Syaiful Huda, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berikan jaminan terkait transparansi proses PPDB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Hal tersebut disampaikan Huda guna menyikapi adanya kericuhan dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah.

Bacaan Lainnya

“Kericuhan PPDB seolah menjadi cerita lama yang terus berulang setiap tahun. Kemendikbud bersama Dinas Pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota harusnya menyosialisasikan skema PPDB sejak jauh hari sehingga meminimalkan potensi protes dari calon siswa maupun wali murid,” ujar Huda, Rabu (24/6/2020).

Dijelaskan Huda, dalam menentukan aturan PPDB berbasis zonasi agar lebih fleksibel, daerah memang diberikan kewenangan. Akan tetapi otoritas daerah tersebut harus tetap mengacu pada kebijakan PPDB dari Kemendikbud.

“Bisa jadi aturan PPDB di satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda karena Dinas Pendidikan melihat urgensi yang berbeda-beda sesuai kondisi wilayah masing-masing. Hanya saja perbedaan aturan ini harus dikawal dan disosialisasikan sejak jauh hari sehingga tidak memicu kericuhan,” ucapnya.

BACA JUGA: Dinas Pendidikan Provinsi Banten Dinilai Belum Optimal Dalam Melaksanakan PPDB Online

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menjelaskan, ada empat jalur dalam setiap PPDB yang bisa dipertimbangkan oleh pihak sekolah dalam menerima peserta didik baru. Keempat jalur tersebut adalah jalur prestasi, jalur domisili, jalur perpindahan, dan jalur afirmasi.

Sebenarnya Kemendikbud sudah memberikan acuan proporsi untuk setiap jalurnya, yakni jalur prestasi diberikan proporsi (0-30 persen), jalur domisili 50 persen, jalur perpindahan 5 persen, dan jalur afirmasi 15 persen.

“Harusnya aturan dari daerah tetap merujuk pada proporsi tersebut sehingga PPDB tetap dalam koridor aturan nasional meskipun tetap memperhatikan keragaman kondisi daerah,” katanya.

BACA JUGA: Zonasi PPDB Bertambah, Dewan Minta Pemprov Banten Prioritaskan Siswa Tidak Mampu

Huda berharap bagi calon orang tua siswa yang memang belum memahami aturan PDB, bisa mendapatkan klarifikasi seluas-luasnya dari dinas pendidikan maupun pihak sekolah.

Dikarenakan hampir semua PPDB saat ini berbasis online, sehingga memunculkan kekhawatiran apabila proses PPDB dijadikan mainan oleh oknum-oknum tertentu.

Oleh karena itu, Huda meminta Nadiem Makarim, selaku Mendikbud bisa terjun langsung memantau proses PPDB. Tujuannya untuk memberikan sudut pandang yang berbeda dalam proses evaluasi PPDB Tahun 2020.

“PPDB ini seperti penyakit kronis yang selalu kambuh di setiap awal tahun ajaran baru. Perlu perumusan kebijakan PPDB yang lebih komprehensif mulai dari proses sosialisasi, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi sehingga orang tua siswa merasa ada jaminan fairness dan transparan,” paparnya. (Agung/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.