Ketua DPRD Minta Dishub Serius Tangani Truk Tanah Yang Rusak Jalan-Jalan di Kota Tangerang

oleh -
Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo -(ist).

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo minta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk serius menangani truK bermuatan tanah dan pasir, yang melintas di luar jam operasional serta menyebabkan jalan di Kota Tangerang, Banten, rusak. 

Gatot menyarankan Dishub untuk lebih proaktif melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi perihal truk tanah dan pasir itu dengan lembaga pemerintahan terkait lainnya, seperti kepolisian. 

“Pihak Dishub Kota Tangerang harus melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi. Pertama baik dengan aparat kepolisian, kan ada aturan jam lintasnya, ada perwalnya. tinggal tindak lanjutnya lakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kepolisian,” ujarnya saat dihubungi Redaksi24.com, Minggu (17/10/2021).

Gatot mengatakan DPRD Kota Tangerang dapat memberikan pendampingan untuk melakukan komunikasi ke pemerintah daerah lain dan juga pemerintah provinsi, sebab diketahui truk tambang yang melintas di Kota Tangerang berasal dari Bogor dan Serang.

BACA JUGA: Dishub Sebut 90 Persen Truk Tanah Yang Rusak Jalan di Kota Tangerang Dari Bogor dan Serang

“Kalau misalkan komunikasi bisa saja ya, mungkin melalui mitra komisinya nanti ada pendampingan. Tapi yang paling utama Dishub harus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian karena yang bisa menindaklanjuti penilangan kepolisian. Terus Dishub juga jangan bosan dan jenuh karena ini akan berkelanjutan, ini kan mereka  kucing-kucingan. Dishub juga harus menyiapkan tim khusus, tapi dia harus koordinasi dengan kepolisian biar tidak salah,” ujarnya.

BACA JUGA: Hasil Evaluasi, Kadishub Kota Tangerang Akui Razia Truk Sampah Ilegal Selalu Gagal

Menurut Gatot, Dishub harus membuat kajian yang komprehensif dan melaporkan kajian tersebut kepada mitra komisi di DPRD Kota Tangerang, kajian utamanya adalah perihal jalan rusak yang diakibatkan oleh truk bermuatan tanah dan pasir itu.

“Intinya langkah pertama kita minta Dishub itu saja melakukan komunikasi dan koordinasi, membuat kajian dan membuat tim, koordinasi dengan pihak kepolisian. Nanti terkait misalkan koordinasi dengan pemerintah provinsi atau antar pemerintah daerah engga bisa Dishub sendiri. Karena apa pun untuk melakukan ini ya kepala daerah atau pun DPRD secara kelembagaan, tapi kan berdasarkan kajian dulu, ya kita tunggu kajian dari Dishub,” pungkasnya. (Candra/Aan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.