Ketua DPR-RI Minta Pengelolaan Dana Covid-19 Transparan

  • Whatsapp
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani Nakshatra Kusyala (kanan) beri keterangan pers.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani Nakshatra Kusyala, meminta agar setiap instansi yang menggunakan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 harus transparan.

Puan menegaskan, dana tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Karena, dalam menangani pandemi virus Corona dibutuhkan langkah yang cepat serta terukur.

Bacaan Lainnya

“Diperlukan langkah-langkah cepat dan terukur dalam kondisi extraordinary penanganan Covid-19 ini. Oleh karena itu, DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memitigasi penggunaan dana penanganan Covid-19. Agar semuanya transparan, akuntabel, dan digunakan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” kata Puan dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan Pimpinan BPK RI, di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

BACA JUGA: Ketua DPR RI Ingin Ada Ketetapan Jadwal Dalam Pembagian Bansos Kepada Masyarakat

Puan Maharani dalam pertemuan dengan BPK didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Korpolkam M. Azis Syamsudin, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rahmat Gobel dan Wakil Ketua DPR RI Korkesra Muhaimin Iskandar, serta Pimpinan dan Kapoksi Komisi XI DPR RI. Sedangkan Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna didampingi 4 Anggota BPK RI, yakni Pius Lutrilanang, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Daniel L. Tobing.

Pandemi Covid-19 disampaikan Puan, sudah menimbulkan ancaman nyata, baik itu ancaman sosial ekonomi dan sistem keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang keuangan negara dan APBN, pun sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan dikeluarkannya Perppu tersebut, diharapkan dapat menjaga sistem keuangan nasional.

“Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tahun 2020 diharapkan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparan, dan akuntabel di bawah pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Mengingat seluruh kementerian serta lembaga melakukan refocusing dan realokasi terhadap anggaran tahun 2020. Pemerintah Indonesia saat ini fokus untuk pemulihan ekonomi guna menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional serta percepatan pemulihan Covid-19 dengan sumber pendanaan APBN,” ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut. 

BACA JUGA: Ketua DPR RI Pantau Penyaluran Bansos Covid-19 di Kabupaten Tangerang

Putri dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengatakan bahwa, ini jadi tantangan bagi BPK RI guna pastikan penggunaan APBN bisa sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi. Apalagi, dampak pandemi Covid-19 sangat besar bagi pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, Puan mengingatkan perlu kesamaan sense of crisis dalam mengawal dana Covid-19 dan memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya. (Agung/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.