Ketua DPD dan DKPP Bahas Sejumlah Temuan Terkait Pilkada Serentak

  • Whatsapp
Ketua DPD LaNyalla dan Ketua DKPP Muhammad menggelar rapat terkait temuan Pilkada 2020
Ketua DPD LaNyalla dan Ketua DKPP Muhammad menggelar rapat koordinasi membahas sejumlah temuan penting di beberapa provinsi Sulawesi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di rumah jabatan Ketua DPD RI di kawasan Jl. Denpasar Raya, Jakarta, Sabtu (21/11) malam.

JAKARTA, REDAKSI24.COM— Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua DKPP Muhammad menggelar rapat membahas sejumlah temuan penting terkait masalah di daerah menjelang penyelenggaraan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.

Temuan itu diperoleh Ketua Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI dari serangkaian kunjunggannya di beberapa provision di Sulawesi. LaNyalla menilai penting temuan-temuan itu untu diketahui oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bacaan Lainnya

Dalam waktu dekat LaNyalla akan melanjutkan lawatan ke Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.  LaNyalla menyempatkan untuk menggelar rapat koordinasi dengan DPKK di rumah jabatan Ketua DPD RI di kawasan Denpasar Raya, Jakarta, Sabtu (21/11) malam.

“Saya sengaja mengundang Ketua DKPP dan Sekretaris DKPP malam ini, karena besok (Ahad) pagi, saya harus melanjutkan kunjungan kerja ke daerah lagi. Penting bagi saya untuk menyampaikan beberapa temuan di daerah, demi menjamin kualitas Pilkada 9 Desember nanti, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,”ujarnya.

Pertemuan itu dihadiri pula Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno. Sementara dari DPD RI, selain LaNyalla, hadir sejumlah senator, di antaranya Fahrul Razi, yang juga ketua Komite I, dan senator Jialyka Maharani, Ahmad Bastian, serta Bustami Zainuddin.

Sejumlah temuan hasil kunjungan kerja ke beberapa provinsi di Sulawesi, disampaikan langsung kepada Ketua DKPP. Di antaranya, banyaknya warga yang belum memiliki KTP-elektronik di Sulawesi Tenggara dan banyaknya pelanggaran dalam proses Pilkada di Gorontalo.

Di Sulawesi Tenggara, DPD menemukan fakta ada sekitar 10 ribu warga Sultra yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terancam kehilangan hak suara di Pilkada serentak 2020 karena belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan (Suket).

Sementara di Gorontalo, tercatat 1.874 dugaan pelanggaran ditemukan Bawaslu. Dugaan pelanggaran Pilkada 2020 tersebut, mulai dari pelanggaran administrasi, etik, pidana, hingga hukum lainnya.

Sejumlah temua itu, kata LaNyalla, “Harus menjadi concern kita bersama, jika ingin Indonesia lebih baik ke depan. DKPP harus pro aktif menjaga marwah proses demokrasi ini. Jangan karena adanya Pandemi COVID-19, lantas hal-hal ini dimaklumi. Karena kualitas demokrasi dan protokol kesehatan harus berjalan seiring.”

Di tempat yang sama, Ketua Komite I DPD RI Fahrul Razi menilai, DKPP sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemilu memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, untuk menghasilkan Pilkada yang sehat dan yang penuh integritas.

“Di tengah Pandemi, DKPP selain harus memperhatikan kualitas demokrasi, juga harus mengingat doktrin universal, yaitu ‘salus populi supreme lex esto’, yakni keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara,” ungkap Fachru.

Di pertemuan itu, Ketua DKPP Muhammad menyatakan, pihaknya memantau semua aktivitas penyelenggara. “Termasuk penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga TPS, bahkan penyelenggara ad-hoc. Karena semua punya potensi dijadikan bagian dari mesin politik,”katanya.(Jay De Menes/ANTARA)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.