Ketua BPK Sebut Pemprov Banten Belum Efektif Tanggulangi Bencana

  • Whatsapp
Ketua BPK Agung menyebut Pemprov Banten belum efektif menanggulangi bencana pada TA 2019
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna.

JAKARTA, REDAKSI24.COM— Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, Agung Firman Sampurna menyebutkan,  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten belum efektif dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada Tahun Anggaran (TA) 2019.

Penilaian BPK terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Pemprov Banten TA 2019 itu disampaikan Agung dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, terkait Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020.

Bacaan Lainnya

“Pemprov Banten belum efektif dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana TA 2019,”ujarnya.

Agung juga mengungkapkan sebanyak 485 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 hasil pemeriksaan pada Semester I-2020 telah memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

BACA JUGA:Masuk Zona Orange, Pemprov Banten Sodorkan Raperda Anti Covid-19 ke DPRD

Kata dia, jumlah opini WTP yang mencapai 90 persen ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan LKPD Tahun 2018 yang hanya sebesar 82 persen.

Selain itu, sebanyak 50 LKPD memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atau sembilan persen, dan enam lainnya mendapatkan opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) atau disclaimer atau satu persen. Menurutnya, hanya satu pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2019 kepada BPK yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Papua.

Namun, lanjut dia, secara umum kualitas LKPD Tahun 2019 mengalami peningkatan, meski masih ada laporan keuangan daerah yang mengalami penurunan opini.

Penurunan opini dari WTP menjadi WDP diperoleh oleh Pemkot Subulussalam, Pemkab Lampung Utara dan Pemkab Konawe Selatan.

“Sedangkan penurunan opini dari WDP menjadi TMP diperoleh Pemkab Jember dan Pemkab Pulau Taliabu,” jelas Agung.

BACA JUGA:Achsanul Qosasi Sebut LHP-BPK Kerap Disalahgunakan Untuk Memeras Kepala Daerah

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada semester I tahun 2020 ini mengungkapkan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan.

Rinciannya, 5.175 permasalahan menyangkut sistem pengendalian intern dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nilai anggaran sebesar Rp1,52 triliun.

“Terhadap permasalahan ketidakpatuhan, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp285,79 miliar,” tutur Agung.

IHPS I Tahun 2020 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah yang antara lain mengungkapkan Pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai target program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otonomi khusus TA 2019.

Kemudian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kurang efektif dalam mencapai target kemantapan jalan untuk mendukung pergerakan orang dan barang Tahun 2019.

Terkait pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih perlu ditingkatkan.(Jay De Menes/ANTARA)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.