Keterbukaan Informasi Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

oleh -
Sekda Kabupaten Pandeglang Pery Hasanudin, mengingatkan PPID untuk bisa mengelola informasi publik secara bijak sesuai aturan.

REDAKSI24.COM – Penyampaian informasi terhadap penyelenggara pemerintahan harus dilakukan secara terbuka. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan pemerintah.

Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang, Banten, Pery Hasanudin, di hadapan peserta bimbingan teknis (Bimtek) pejabat pengelola informasi daerah (PPID) Pembantu, di Hotel S’Rizki Pandeglang, Rabu (31/7/2019).

Menurutnya, tuntutan masyarakat terkait keterbukaan informasi harus disikapi dengan bijak. Terlebih pada era keterbukaan saat ini, para PPID harus menyampaikan informasi secara jelas melalui lembaga Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Dengan begitu masyarakat bisa ikut berperan dalam mengawasi kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah,” jelasnya.

Pery menyebut, Pemkab Pandeglang telah memiliki pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi, yakni Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 65 Tahun 2019. Regulasi itu mengatur pedoman dan tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang harus dilaksanakan setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Keterbukaan informasi publik harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, dan harus dapat diakses setiap pengguna, agar menghasilkan layanan informasi berkualitas, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (Diskomsantik) Kabupaten Pandeglang, Wawan Ruswandi menambahkan, masyarakat harus memperoleh informasi setiap kegiatan pemerintah.

Karena itu, kata dia,  lembaga publik wajib memberikan informasi sesuai aturan. “Ini merupakan bagian standar penilaian dalam penyebaran informasi publik, apakah sudah demokratis atau tidak,” tandasnya.(Samsul/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.