Kepsek dan Mantan Bendahara SMAN 21 Akui Lalai Mengelola Dana BOS 2019

  • Whatsapp
Ilustrasi dana bos
Ilustrasi

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM — Oknum kepala sekolah dan mantan bendahara SMAN 21 Kabupaten Tangerang mengaku lalai dalam mengelola anggaran dana BOS tahun 2019. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Inspektorat Banten Kusmayadi, Kamis (16/7/2020) malam. 

“Ya mereka sudah mengakui atas kelalaian pengelolaan BOS TA. 2019,” ungkap Kusmayadi kepada Redaksi24.com terkait hasil pemeriksaan Inspektorat Banten atas kasus dugaan penyalahgunaan Dana BOS di SMAN 21 Kabupaten Tangerang. 

Bacaan Lainnya

Namun, ketika ditanya berapa nilai anggaran yang pengelolaanya dianggap lalai tersebut, Kusmayadi enggan menyebutkan. Alasannya berdasarkan ketentuan yang ada tidak boleh dipublikasikan. 

Meski demikian, ia mengatakan ada temuan kerugian materiil yang harus dikembalikan ke kas Sekolah oleh kepsek dan mantan bendahara tersebut. 

BACA JUGA: Buntut Dugaan Penyimpangan Dana BOS, Kepsek SMAN 21 Kabupaten Tangerang Diberhentikan

Ia menambahkan, bahwa saat ini oknum kepala sekolah itu telah  diberhentikan dari jabatannya sejak 2 Juli 2020 lalu. Posisinya sementara diganti oleh Plt dari SMAN 1 Kabupaten Tangerang. 

Kuasa hukum Forum guru SMAN 21 Kabupaten Tangerang dari LBH Ansor, Yunihar mengaku belum menerima laporan atau hasil pemeriksaan Inspektorat Banten atas dugaan penyalahgunaan dana BOS 2019 SMAN 21 Kabupaten Tangerang. 

Kendati demikian, menurut Sekjen LBH Ansor Kabupaten Tangerang ini dinonjobkannya kepsek SMAN 21 dari jabatannya menandakan jika indikasi penyimpangan dana BOS tersebut kuat. 

“Apalagi Inspektorat menyatakan mereka lalai artinya memang penyalahgunaan dana BOS ini memang terjadi,” katanya.

BACA JUGA: Dewan Pendidikan Minta Kasus Dugaan Penyelewengan Dana BOS SMAN 21 Diusut Tuntas

Meski demikian, dirinya mempertanyakan pernyataan kepala Inspektorat Banten yang enggan menyebut nilai anggaran BOS yang pengelolaannya dianggap lalai tersebut dengan alasan aturan dan undang-undang. 

“Kami akan meminta penjelasan kepada Inspektorat terkait hal ini. Kami juga akan tempuh cara lain sesuai dengan aturan dan undang-undang atau ke komisi keterbukaan informasi publik,” tandasnya. (Ricky/Aan)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.