Kepala Kemenag Tangsel Dipanggil Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Pilkada

  • Whatsapp
Kepala Kementerian Agama Kota Tangsel, Abdul Rojak.

TANGERANG SELATAN, REDAKSI24.COM – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan pemanggilan terhadap Kepala Kementerian Agama Kota Tangsel, Abdul Rojak. 

Pemanggilan dilakukan, terkait dugaan pelanggaran netralitas sebagai abdi negara berkaitan Pilkada 2020.

Bacaan Lainnya

Pemanggilan tersebut dibenarkan Koordinator Penindakan Bawaslu Kota Tangsel Ahmad Jazuli. “Iya, masih proses,” katanya melalui WhatsApp, Rabu (1/6/2020).

Jazuli menerangkan, pemanggilan terhadap Rojak buntut dari adanya laporan masyarakat soal adanya percakapan dukungan kepada salah satu bakal calon dalam Pilkada Tangsel 2020 nanti.

“Ada warga yang melapor kepada kami bahwa ada percakapan di grup WhatsApp yang diduga dari Kepala Kemenag Tangsel yang menyatakan dukungan kepada salah satu bakal calon yang akan berkontestasi di Pilkada tahun 2020 ini,” terangnya.

BACA JUGA: Bawaslu Tangsel Diminta Usut Tuntas Broadcast Dugaan Pengerahan Suara ASN Jelang Pilkada

Jazuli mengaku, pihaknya sudah mengantongi bukti percakapan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Kepala Kemenag Tangsel, Abdul Rozak. Pihaknya juga sudah melakukan pemanggilan pada Selasa (30/6/2020).

Tetapi, saat ditanya soal hasil dari pemanggilan tersebut, Jazuli enggan menjelaskannya. “Kalo pengakuan nanti dituangkan dalam kajian,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Tangsel Abdul Rojak hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi. Didatangi di kantornya pukul 10.00 WIB, Abdul Rozak sedang tidak ditempat. Sedangkan saat dikonfirmasi baik melalui telepon seluler dan WhatsApp belum ada balasan.

BACA JUGA: Bawaslu RI Sebut Pelaksanaan Pilkada Tangsel di Tengah Covid-19 Berpeluang Besar Terjadinya Politik Uang

Soal dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut, menambah daftar kasus serupa berkaitan permintaan data ASN, RT RW, tokoh agama dan masyarakat di tingkat kelurahan yang kini belum tuntas.

Aktor intelektual dibalik pesan berantai permintaan data tersebut masih dalam penanganan pihak penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Tangsel. (wvyh/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.