Kepala BKD Banten Terancam Disomasi Pegawai Non PNS

oleh -
pegawai non pns
FPNP B saat melakukan audiensi dengan Fraksi Golkar DPRD Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Forum Pekerja Non PNS Banten (FPNPB) berencana akan melayangkan Somasi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten. Somasi itu menyusul pernyataan Kepala BKD Komarudin, yang menyatakan honor pegawai non PNS daerah sudah sesuai standar aturan menteri keuangan.

Wakil Ketua FPNPB Asep Bima mengatakan, pernyataan Kepala BKD tersebut tidak mempunyai dasar legitimasi yang jelas dan cenderung mengesampingkan aspirasi pegawai non PNS. Karena itu, pihaknya akan melayangkan Somasi kepada BKD.

“Dalam waktu dekat juga kami akan melakukan aksi unjuk rasa, menolak pernyataan kepala BKD tersebut. Karena setelah saya pelajari, tidak ada aturan mengenai itu,” katanya, Selasa (29/10/2019).

BACA JUGA:

. Pekerja Non PNS Provinsi Banten Tuntut Kenaikan Honor

. Awal Nopember, Pemprov Banten Buka Lowongan CPNS

. 6 Pegawai Pemprov Banten Dipecat,  3 Turun Pangkat

Selain itu, dirinya juga sudah melayangkan surat audiensi kepada seluruh Fraksi di DPRD Banten sejak dua Minggu yang lalu. Namun hingga kini baru Fraksi PDIP dan Golkar yang menganulir.

“Tuntutan kami hanya ingin tidak ada diskriminasi pengupahan antara honorer kategori dan honorer biasa. Karena jika pengacau kepada beban kerja, kami juga mempunyai beban kerja yang sama dengan honorer kategori,” ujarnya.

Berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) Provinsi Banten 2020, honor untuk kategori I lulusan SLTA sederajat sebesar Rp.2.600.000, sedangkan untuk non kategori sebesar Rp.1.950.000. Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin sebelumnya menyatakan, pihaknya tidak bisa menganulir aspirasi yang disuarakan teman-teman dari forum honorer, karena terbentur peraturan kementrian keuangan.

Jika pihaknya mengabulkan permintaan teman-teman honorer, akan menjadi temuan BPK RI. Kecuali ada aturan baru dari Kementrian Keuangan. “Honor itu sudah sesuai standar dari kementerian keuangan. Disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan salah satunya,” ujar Komarudin.

Pernyataan Komarudin itu disayangkan Muhammad Faizal dari Fraksi Partai Golkar. Pihaknya menyayangkan statemen Kepala BKD yang tak mampu berbuat banyak karena terbentur peraturan. Pihaknya akan berupaya mencari jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan tuntutan teman-teman honorer ini.

“Walau bagaimanapun akan kami sampaikan aspirasi ke pimpinan. Saya juga berharap kepada teman-teman agar melakukan audiensi dengan seluruh Fraksi di DPRD, supaya suara kami satu persepsi,” katanya.

Senada dikatakan Ketua Komisi I Asep Hidayat. Politisi Demokrat itu mengatakan, sudah semestinya aspirasi pegawai honorer disampaikan kepada semua fraksi. Dengan begitu, kata dia, bisa terakomodir karena seluruh fraksi bisa satu suara terkait tuntutan mereka.

“Tapi sampai saat ini saya belum menerima surat apapun dari pegawai honorer,” katanya. (Luthfi/Difa)