Kepala Bappeda Kota Madiun Pakai Mobil Dinas Berplat Nopol Ngawur

oleh -
Plat nomor mobil dinas ngawur yang digunakan Kepala Bappeda Kota Madiun
Plat nomor mobil dinas ngawur yang digunakan Kepala Bappeda Kota Madiun.

MADIUN,REDAKSI24.COM–Sejumlah pihak dikagetkan dengan keberadaan satu unit mobil dinas inventaris Pemerintah Kota Madiun diketahui menggunakan plat nomor polisi secara ngawur. Kendaraan berplat merah tersebut, terparkir di halaman utama pintu masuk gedung Pemkot, Jalan Panjaitan, Kamis (18/2/2021).

Kejanggalan plat nomor polisi pada kendaraan tersebut terlihat pada, tidak terteranya spesifikasi angka bulan dan tahun berlakunya pajak kendaraan. Sehingga hanya menerakan nomor polisinya saja yakni, AE 28 BP, dengan warna dasar merah.

Kendaraan ‘sok jagoan’ dengan warna dominan hitam itu sempat dipergoki beberapa jurnalis dan LSM, yang lantas mengambil gambarnya. “Plat nomor kendaraan ini kok aneh. Tanpa dilengkapi keterangan masa berlakunya pajak kendaraan,” ujar Bambang Gembik, tokoh LSM setempat.

Diduga kendaraan tersebut diinventariskan di lingkup Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun, sebagai kendaraan dinas. 

BACA JUGA: Saat Beladiri Pencak Silat dan Seni Dongkrek Tertuang Dalam Batik Khas Madiun

Kepala Bappeda Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, saat dikonfirmasi jurnalis di ruang kerjanya, Jumat 19/2/2021), tidak mengelak adanya kesalahan penggunaan pelat nomor tersebut. 

Dia berdalih, kesalahan tersebut merupakan ‘warisan’ Kepala Bappeda yang menjabat sebelumnya, Totok Sugiarto. Pasalnya, menurut Soeko Dwi Handiarto, dia menjabat di Bappeda baru kisaran lima bulan lalu. 

“Iya saya akui saya bersalah. Saya minta maaf atas kesalahan itu. Dan saya berterima kasih atas kritiknya,” papar Soeko Dwi Handiarto, 

Bahkan, pihaknya langsung mendatangi kantor Samsat setempat guna memperbaiki kesalahan. “Sudah saya perbaiki. Bila perlu atas kesalahan ini saya siap menerima sanksi dari Pak Walikota,” imbuhnya.

Sementara pihak Samsat Kota Madiun saat dikonfirmasi hal itu menegaskan, plat nomor polisi tersebut melanggar peraturan kelalulintasan. “Salah itu, Mas. Tidak benar menggunakan plat nomor seperti itu. Tidak salah polisi lalu lintas jika menindaknya,” jelas staf Samsat Kota Madiun.

Ditambahkan staf tersebut, memang ada peraturan Gubernur Jawa Timur bekerja sama dengan Polda Jawa Timur, yang mengatur tentang plat nomor polisi bagi pejabat. Namun, tegasnya, harus tetap menerakan angka bulan dan tahun pajaknya.

Sementara, ketidakberesan tersebut akan ditindak lanjuti Bambang Gembik, tokoh LSM setempat. “Saya segera melaporkan ke Inspektorat dan pihak terkait lainnya. Ini menyangkut disiplin berlalu lintas. Terlebih seorang pimpinan pimpinan itu menjadi panutan,” tegas Gembik. (fin/Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.