Kementerian PUPR Bangun IPA Sitanala Untuk  Pasok Air Bersih Bagi Warga di 5 Kecamatan, Kota Tangerang

oleh -
Kementerian PUPR Bangun IPA Sitanala Untuk  Pasok Air Bersih Bagi Warga di 5 Kecamatan, Kota Tangerang
Ground Breaking pembangunan IPA Sitanala di Kota Tangerang beberapa waktu lalu/Dok.

KOTA TANGERANG,REDAKSI24.COM–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sitanala.  Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tersebut nantinya akan memasok air bersih bagi warga di 5 kecamatan yang ada di Tangerang yakni kecamatan Karawaci, Cibodas, Jatiuwung, Periuk, dan Neglasari.

“Layanan SPAM skala regional diutamakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sehingga nantinya masyarakat bisa menikmati air minum berkualitas dengan harga terjangkau, berkesinambungan selama 24 jam, serta meningkatkan perbaikan kesehatan masyarakat,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dikutip dari Kementerian PUPR, Minggu (5/6/2022).

BACA JUGA; Calon Pelanggan Air Bersih Perumdam TKR Cukup Bayar Rp100 Ribu

Direktur Air Minum Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Anang Muchlis menjelaskan, IPA Sitanala dikerjakan sejak 9 Agustus 2021 hingga 2 November 2022 atau selama 510 hari kalender. Dengan pembangunan IPA Sitanala ini diharapkan nantinya dapat memenuhi akses pelayanan air minum sebanyak  3.969 Sambungan Langganan (SL) yang ada di zona dua Tangerang.

“IPA Sitanala dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang seluas 2,07 hektar,” jelasnya.

BACA JUGA: Air Sungai Cisadane Meluap, 350 KK di Pakuhaji Tangerang Kebanjiran

Sementara kontraktor pelaksana yang mengerjakan adalah PT Paesa Pasindo Engineering MP, dengan progres fisik pekerjaan mencapai 46,33 persen. 

Sebelumnya, saat menerima kunjungan rombongan komisi V DPR RI Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah memaparkan kondisi Sungai Cisadane yang menjadi sumber air baku pengolahan air minum bagi masyarakat, di mana saat ini kondisi sungai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.

BACA JUGA: Wali Kota Tangerang “Curhat” Ke DPR-RI Soal Hambatan Normalisasi Cisadane

“Pemkot sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan juga BBWS Ciliwung Cisadane, namun belum menemui solusi yang tepat,” ungkap Wali Kota pada acara yang berlangsung di Jl. Sitanala, Neglasari (3/6/2022).

Wali Kota menambahkan Pemkot juga telah menginisiasi rencana normalisasi Sungai Cisadane melalui mekanisme kerja sama dengan sektor swasta dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial dari perusahaan – perusahaan yang memanfaatkan air dari Sungai Cisadane.

“Tapi, ide tersebut terbentur dengan UUD No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA). Di mana kegiatan normalisasi sungai hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat”papar Arief.

“Di mana kegiatan normalisasi sungai hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat,” terang Arief.

“Mohon aspirasi kami dapat dipertimbangkan,” sambungnya.

Dengan kunjungan DPR, lanjut Wali Kota, Pemkot mengharapkan adanya dukungan secara aturan dari unsur legislatif sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam bekerja melayani masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih.

“Agar kami pemda dapat bekerja lebih efektif dan efisien,” harapnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ir. Ridwan Bae selaku pemimpin rombongan mengungkapkan gagasan normalisasi Sungai Cisadane dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan merupakan ide yang baik dan tidak membebani APBD, serta menjadi bentuk partisipasi swasta kepada lingkungan.

“Mengingat sungai cisadane menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sebagai sumber air baku pengolahan air bersih,” pungkas politikus Partai Gerindra ini. (Hendra)