Kemenpan-RB Sebut Netralitas ASN Masih Sangat Rendah

  • Whatsapp
Deklarasi Netralitas ASN
Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menandatangani spanduk saat deklarasi sebagai bentuk komitmen menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu di Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB  Teguh Widjanarko menyebut netralitas aparatur sipil negara (ASN) masih rendah.

“Kondisi ini menyebabkan nilai efektivitas pemerintahan Indonesia (government effectiveness) di tahun 2014 berada di bawah negara-negara ASEAN,” ujar Teguh dalam webinar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Rabu (05/08/2020).

Bacaan Lainnya

Update The Worlwide Governance Indicators Reports menunjukkan, nilai rata-rata indeks efektivitas pemerintahan Indonesia (government effectiveness) di tahun 2014 dikategorikan masih rendah dengan nilai indeks -0,01 (peringkat 85), meskipun telah mampu menempatkan Indonesia pada kelompok tengah (percentile rank 54,81). “Dari sisi global, kita memperoleh kira-kira skornya 54,8,  berada level  yang masih di bawah dibandingkan negara-negara ASEAN. Satu aspek yang menjadi kendala yaitu netralitas ASN masih sangat rendah,” jelas Teguh.

Disebutkan juga, dalam laporan indikator pemerintahan global itu, Indonesia masih di bawah Singapura (peringkat ke-1, skor +2,19), Malaysia (peringkat ke-32, skor +1,14), Thailand (peringkat ke-62, skor +0,34), dan Filipina (peringkat ke-72, skor +0,19).

Sejumlah aspek ditengarai menjadi penyebab efektifitas birokrasi terdistorsi oleh netralitas ASN. Teguh menyebutkan, di antaranya yaitu karena ada motif untuk merebut atau mempertahankan jabatan, serta hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan calon peserta pemilu.

Diingatkan, netralitas ASN itu memang menjadi sangat penting  sehingga ke depan, setelah Pilkada serentak 2020 usai, lahir  birokrasi pemerintah yang lebih efektif. Namun, diakuinya, kurangnya pemahaman terhadap aturan  netralitas ASN masih menjadi kendala. Akibatnya, penindakan hukum terkait pelanggaran netralitas ASN masih sulit dilakukan.

Kemenpan-RB sendiri terus melakukan upaya membatasi terjadinya ketidaknetralan ASN dengan sejumlah peraturan perundangan. “Kita memiliki peraturan UU ASN No. 5 tahun 2014, kemudian PP Nomor 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, PP nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, kemudian PP nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS yang kemudian sudah diubah melalui PP nomor 17/2020,” papar Teguh.

Di dalam UU 5/2014 Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 9 ayat 2, terdapat  sejumlah pengaturan netralitas ASN. Kemudian di PP 53/2010 pasal 3 dan pasal 4 juga disebutkan mengenai netralitas ASN.

Tahun 2015,  Kemenpan-RB pernah membuat nota kesepahaman dengan Bawaslu, Kemendagri, KASN, dan BKN berupa SKB 5 instansi untuk menjaga netralitas  dan mencegah ketidaknetralan ASN pada Pemilkada.  “Menjelang Pilkada serentak 2020, kami sedang menyusun  lagi surat keputusan bersama (SKB)  untuk membangun sinergi dan efektivitas koordinasi dalam pengawasan netralitas ASN,”imbuhnya.(Faisal/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.