Kemenkominfo Inginkan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dalam New Normal

  • Whatsapp
Sekjen Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti- (ist)

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkoinfo) saat ini telah menerapkan aturan kepada karyawannya untuk bekerja di kantor (flexible working space), setelah sekian lama menjalankan tugas kantornya di rumah (work from home).

Namun demikian, diberlakukannya kembali bekerja di kantor ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti, menginginkan adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja bagi karyawannya.

Bacaan Lainnya

Hal itu, menurut Rosarita, diatur dalam Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2020. Karenanya, dia mengatakan, fleksibilitas tempat bekerja harus tetap produktif dan aman selama pandemi Covid-19.

“Kamis (4/6/2020) lalu, Menteri Kominfo Johnny G. Plate telah menandatangani surat edaran untuk seluruh pegawai Kementerian Kominfo,” kata Rosita, dalam keterangan tertulisnya, kepada Redaksi24.com, Selasa (9/6/2020).

Pelaksanaan kerja di kantor, kata dia, tergantung oleh ketentuan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah masing-masing. Pelaksanaan FWS berlaku setelah kebijakan WFH berakhir.

Dijelaskan, penerapan FWS dilakuan untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia.
“Tentu penerapannya memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan termasuk yang berkaitan dengan kepegawaian,” ujarnya menambahkan.

Penerapan sistem kerja seperti itu, kata dia, merupakan upaya Kementerian Kominfo dalam menghadapi era new normal atau kenormalan baru.

”Kementerian Kominfo ingin mengubah pola pikir, budaya kerja, dan proses bisnis yang bisa berlangsung dalam kenormalan baru,” jelasnya.

Karena itu, kata dia, dengan penerapan seperti itu, setiap pegawai tetap bisa bekerja di kantor dengan memperhatikan protokol pelaksanaan kerja dan memberikan fleksibilitas tempat bekerja selama periode tertentu dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi.

“Kementerian Kominfo juga telah menerapkan absensi geotagging yang dilakukan secara online dan pelaporan pekerjaan berbasis aplikasi sejak pelaksanaan working from home 0(WFH) tiga bulan yang lalu. Sehingga pemantauan kehadiran dan kinerja pegawai tetap bisa dilaksanakan dan tetap produktif memberikan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Terkait pelaksanaan kerja di kantor, Kementerian Kominfo menerapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

“Terutama mengenai pembatasan jumlah pegawai maksimal sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total seluruh Pegawai dalam 1 unit organisasi eselon I selama 2 (dua) minggu berturut-turut dan dilanjutkan pelaksanaan FWS selama 2 (dua) minggu. Dan bergilir berikutnya oleh sisa 50% (lima puluh persen) pegawai yang sudah melaksanakan FWS pada 2 (dua) minggu sebelumnya,” ujar Niken.

Menurut dia, pegawai yang bekerja di kantor tetap diwajibkan untuk menggunakan masker dan melakukan self assessment risiko COVID-19.

“Setiap datang ke kantor pengukuran suhu tubuh dan tetap dipantau dokter yang ada di Klinik Pratama Kementerian Kominfo,” ujarnya.

Lanjutnya bahwa aturan aman dari COVID-19 akan diterapkan dengan cara menghindari kontak tangan, tidak berkerumun dan mengatur jarak aman (minimal 1 (satu) meter, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan yang telah disediakan oleh kantor.

“Prinsipnya tetap menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan kerja termasuk penggunaan lift, tangga, dan yang lain,” kata mantan penyiar RRI Yogyakarta itu.

Sedangkan, untuk pegawai yang menjalani FWS dipersyaratkan dapat bekerja mandiri, bertanggung jawab, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, berkomunikasi efektif, dan responsif.

“Jangan sampai ketika diminta rapat malah terlambat merespons. Kami juga mempertimbangkan bagi pegawai yang dalam masa kehamilan dan memiliki faktor komorbiditas atau penyakit penyerta, seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal dan lainnya,” katanya.

Selain itu, kata Niken, kriteria pegawai yang melaksanakan FWS, adalah yang berada di unit perumusan kebijakan atau rekomendasi kebijakan; pegawai yang aktivitas kerjanya tidak sering berhubungan dengan publik. (Gan/Ejp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.