Kemenaker Gagalkan Pengiriman 11 TKI Ilegal ke Timur Tengah

oleh -
TKI ilegal kemenaker timur tengah perseorangan pengiriman CPMI satgas PPMI
Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker menggagalkan pengiriman CPMI di kawasan Halim Perdanakusuma, Makassar, Jakarta Timur, Kamis (17/6/2021).

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggagalkan pengiriman 11 calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang direkrut perseorangan dan akan diberangkatkan ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

Calon pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural itu rencananya akan dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) alias asisten rumah tangga.

Terbongkarnya rencana pengiriman calon TKI ke Timur Tengah itu berawal saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada Kamis (17/6) di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (19/6/2021) menjelaskan, 11 CPMI yang akan dikirimkan ke Timur Tengah itu dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam mengurusi prosesnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja keluar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja keluar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah.

BACA JUGA: Kemenaker Ungkap 10 Jenis Pekerjaan Paling Dibutuhkan Pascapandemi

“Pastikan informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi sebelumnya melalui dinas ketenagakerjaan atau LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) provinsi atau kabupaten/kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi ketenagakerjaan,” kata Suhartono.

Sementara itu, Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Ridho Amrullah mengemukakan, sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat terdapat CPMI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah.

“Kami mendapat informasi para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua,” katanya.

Ia menambahkan, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga membuat perlindungan terhadap mereka menjadi rentan.

Sebanyak 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan Cilegon.

BACA JUGA: Satlakwasdal KLHK Kawal Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI keluar negeri ini melanggar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

“Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana pemerintah melarang pengiriman PMI ke kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga,” katanya.

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan, pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi tindak pidana pada kasus ini.

Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini. “Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut,” tegas Yuli.(Ant/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.