Kemenag Tegaskan Dualisme AMPHURI Tak Ganggu Pelayanan Umrah

oleh -
Dirjen PHU Kemenag Nizar menyatakan pihaknya tak mencampuri dualisme AMPHURI

JAKARTA, REDAKSI24.COM — Menanggapi dinamika dualisme Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Dirjen PHU (Penyelenggara Haji dan Umroh) Kemenag (Kementerian Agama), Nizar, menyatakan,  pihaknya tidak ingin terlalu jauh mencampuri dinamika organissasi tersebut.

Dirjen PHU Nizar juga menegaskan, konflik internal lembaga itu tidak akan sampai mengganggu pelayanan umrah maupun haji khusus.

Dinamika  itu, lanjut Nizar, hanya terjadi di tingkatan internal asosiasi atau organisasi itu sendiri.

“Sedangkan yang memberangkatkan umrah itu PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah),”ujar pejabat Kemenag yang merangkap sebagai Plt Sekjen Kemenag tersebut, Senin (12/10/2020).

BACA JUGA: AMPHURI Kubu Fauzan-Amien Gelar Munaslub Tandingan di Banten

Diketahui AMPHURI sendiri memiliki ratusan anggota travel umrah dan haji khusus.

Isu dualisme AMPHURI muncul setelah ada pelaksanaan Munaslub yang dilaksanakan kubu Fauzan-Amien di Hotel Fave Bandara, Tangerang, Banten pada Sabtu (10/10) lalu. Munaslub tersebut sebagai tandingan dari Munas di Batu, malang, Jawa Timur, medio September lalu, sehingga muncul dualisme kepengurusan AMPHURI.

Di Munaslub Banten itu terpilih pengurus yang baru yaitu Fauzan Kamil sebagai Ketua Umum, Amien Balubaid Wakil Ketua Umum dan Mahfudz Djaelani sebagai majelis tinggi.

Alasan Munaslub Banten digelar, seperti dikemukakan Amien Baalubaid, lantaran mereka menilai Munas yang dilaksanakan di Batu, Malang, Jawa Timur tidak sesuai dengan AD/ART organisasi.

Sekedar informasi, Munas V di Malang itu menetapkan Firman M. Nur sebagai Ketua Umum masa bakti 2020-2024. Firman sendiri menyatakan, Dewan Pembina AMPHURI menyampaikan arahan tertulis bahwa Munas V sah dan sesuai ketentuan.

Firman mengatakan dalam arahan itu, Dewan Pembina AMPHURI juga menegaskan tidak diperlukan adanya tim pencari fakta dan pemeriksa independen. “Serta tidak perlu dilakukan musyawarah nasional luar biasa atau munaslub,” jelasnya di Jakarta Minggu (12/10).

Tidak hanya itu, tambah Firman, Dewan Pembina AMPHURI juga mengingatkan semua pihak, khususnya kepada para calon ketua umum untuk mentaati pakta integritas yang ditanda tangan masing-masing kandidat. (Agung/Jaya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.