Kejati Periksa 4 Pejabat Pemprov Banten

  • Whatsapp
Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Joko Waluyo.

REDAKSI24.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMA/SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tahun anggaran 2018.

Kali ini, Kejati Banten memeriksa empat orang saksi untuk proyek senilai Rp89 miliar tersebut. Mulai mantan Sekretaris Dindikbud Provinsi Banten Joko Waluyo, Pujo Laksana dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rizal S Djafar dari Dindikbud Banten, dan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten Bambang.

Bacaan Lainnya

“Benar, hari ini merupakan lanjutan pemanggilan saksi-saksi untuk perkara yang sama (pengadaan lahan SMA/SMK),” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Holil Hadi ditemui di kantor Kejati Banten, Kamis (29/8/2019).

Mantan Sekretaris Dindikbud Provinsi Banten, Joko Waluyo menjelaskan, mulanya Pemprov Banten berencana mengadakan lahan SMA/SMK di 10 lokasi. Rencana pengadaan lahan itu kemudian dianggarkan pada APBD 2018 senilai Rp89 miliar.

“Informasi dari TAPD tidak berkenan eksekusi (10 titik). Pak Mahdani meminta saya agar menghadap Pak gubernur,” kata Joko.

BACA JUGA:

. Bendahara Dinas Pendidikan Banten Diperiksa Kejati

. Tiga Kasus Dugaan Korupsi di Banten Dilaporkan Ke Bareskrim Polri

. ALIPP Kawal Terus Kasus Pengadaan  Komputer Dindik Banten

Kesibukan Gubernur Banten membuat Joko sulit menemui mantan Wali Kota Tangerang tersebut.”Belum berhasil karna bapak sibuk, kalau saya mau eksekusi juga khawatir karena pembayaran tagihan apraesial banyak menghambat, dari target 10 lokasi dengan pagu Rp56 miliar, kalau dilanjutkan bisa terealisasi lima lokasi, dan menyerap Rp56 miliar atau 97 persen,” katanya.

Pada saat menuju proses pembayaran lima titik lahan, Gubernur Banten Wahidin Halim mencopot Joko, tepatnya pada 26 Desember 2018. Dari situlah ia menyatakan tidak mengetahui akan adanya pembatalan pembayaran lima titik yang sudah ditandatangani.

“Inikah proses menuju pembayaran, saya tidak berani eksekusi kalau beliau (Wahidin Halim) tidak mau komentar, memutuskan atau mengajak diskusi saya. Sebelumnya saya sudah mengirim pesan kepada beliau meminta arahan dan melaporkan progres pekerjaan pengadaan lahan,” jelasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.