Kejari Lebak Diminta Usut Kasus Dugaan Korupsi 340 Perpusdes

  • Whatsapp
Ormas demo Kejari Lebak.

LEBAK, REDAKSI24.COM – Organisasi Masyarakat (Ormas) Badak Banten menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak di Jalan MH. Iko Djatmiko, Rangkasbitung, Senin (16/12/2019).

Aksi tersebut dilakukan guna menagih janji penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Pemerintah Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, terkait pegadaan perpustakaan di 340 desa di Lebak yang berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Banten.

Bacaan Lainnya

” Kita sudah melaporkan masalah ini pada bulan Agustus 2019 lalu. Sampai saat ini sudah sejauh mana penanganan kasus tersebut,” kata Ketua Badak Banten DPC Kabupaten Lebak, Eli Syahroni dalam orasinya.

Eli meminta agar aparat penegak hukum serius mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut. Pasalnya, kata dia, setiap desa telah menerima bantuan pengadaan Perpustakaan Desa (Perpusdes) sebesar Rp.10 juta.

Bantuan tersebut imbuhnya, harus benar-benar direalisasikan. Karena dengan adanya Perpusdes tentu dapat mendongkrak budaya literasi masyarakat di tingkat desa.

” Bantuan tersebut jangan sampai digunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi dan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Eli.

Dalam aksinya, Badak Banten juga meminta Kejari Lebak mengusut pelatihan bagi perangkat desa (Prades) yang dilakukan oleh lembaga swasta atas nama Damar Desa pada tahun 2017 hingga 2019.

Karena, kata dia, pelatihan public speaking dan paralegal itu diduga melanggar aturan dan terjadi praktik korupsi lantaran disinyalir hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Sementara itu, Kepala Seksi Intel Kejari Lebak Koharudin mengatakan, saat ini penyeledikan atas laporan kasus Perpusdes telah dihentikan sementara dan akan penyelidikannya akan dilanjutkan kembali pada tahun 2020 nanti.

Hal tersebut dilakukan, karena Bantuan Perpusdes yang digelontorkan oleh Pemprov Banten, pertanggungjawabannya baru akan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019. Dan akan dilaporkan langsung kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Gubernur Banten.

” Kita hentikan dulu sementara, karena kita menunggu apakah laporan yang diberikan oleh APIP ada kerugian dari bantuan tersebut atau tidak,” ujarnya.

Kasi Intel menuturkan, sebelumnya pihaknya telah memeriksa beberapa saksi yakni pihak DPMD Lebak, Kepala Desa, dan juga beberapa perangkat Desa.

” Pemborong pada bantuan tersebut masih belum kami panggil karena kami melihat pihak mana saja yang harus diperiksa terlebih dahulu. Penyelidikan baru akan kami lanjutkan pada tahun 2020 nanti,” tandasnya.

BACA JUGA:

Kejari Lebak Ajak Masyarakat Lawan Korupsi

Diduga Korupsi, DA Pelaksana Proyek PT KISS Dijebloskan ke Rutan Rangkasbitung

Sementara itu, untuk laporan pelatihan bagi perangkat desa sendiri yang dilakukan oleh Damar Desa, Kasi Intel mengatakan, Kejari Lebak telah melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa saksi dan menyimpulkan bahwa pelatihan tersebut merupakan kegiatan yang legal untuk dilakukan.

” Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) pelatihan dapat dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, maupun melalui lembaga yang berbadan hukum. Dan Damar Desa tersebut merupakan lembaga yang berbadan hukum sejak tahun 2017,” pungkasnya. (Yusuf/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.