Kejari Kota Cilegon Kawal Ketat Pergeseran Anggaran Untuk Covid-19

  • Whatsapp
Kepala Kejari Kota Cilegon, Andy Mirnawaty
Kepala Kejari Kota Cilegon, Andy Mirnawaty.

CILEGON, REDAKSI24.COM — Selain ikut andil dalam penanganan pandemi Covid-19, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon, juga akan mengawal ketat terhadap pergeseran anggaran untuk penanganan virus Corona.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon sebanyak Rp74 Miliar guna penanganan selama Pandemi Covid-19. Anggaran tersebut berasal dari APBD reguler Kota Cilegon Rp2 miliar dan refocusing APBD Cilegon Rp27 Miliar serta bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebesar Rp45 miliar. Sehingga jika ditotal Pemkot Cilegon tengah menyiapkan Rp74 Miliar untuk Penanggulangan Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Dana penanganan Covid-19 Pemkot Cilegon itu kan banyak banget, dana sebanyak itu kan rawan di selewengkan, apalagi bantuan langsung pada masyarakat,” kata Kepala Kejari Kota Cilegon, Andy Mirnawaty kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).

Dia menegaskan, pihaknya akan melakukan pendampingan kepada Pemkot Cilegon dalam rangka refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan Covid-19.

“Secara umum kami akan memantau hal yang dianggap itu adalah proyek strategis nasional, kalau pengadaan barang itu sudah pasti kelihatan, malah yang benar-benar rawan penyelewengan adalah bantuan langsung non fisik, kalau bentuknya fisik jelas caranya benar, duduk bersama, tidak sembunyi-sembunyi, secara terbuka dilakukan, dan tidak ada kebocoran. Nah, yang agak susah ini adalah memastikan yang tiba ke masyarakat berupa bantuan langsung itu benar-benar tepat sasaran, itu yang sangat konsen, konsen kita di situ,” kata Mirnawaty.

Ia juga mengatakan, keadaan ini bisa disebut luar biasa karena dengan mewabahnya Covid-19, pihaknya juga akan melihat aturan hukum yang berlaku.

“Intinya kami akan mendahulukan pencegahan, untuk pengawasan sudah ada surat tertulis dari pak Wali Kota, tapi kan sampai hari ini Juklak dan Juknisnya kan belum selesai, masih disusun, jadi kita tunggu SOP nya, setelah itu baru kita susun tim untuk pendampingan, baik pendampingan melalui Datun, maupun pendampingan pengawasan dari Intel dan Pidsus, jadi kita menunggu dulu, sampai saat ini Juklak dan Juknisnya belum ada secara tertulis dari Pemkot, masih disusun. Karena kan Anggaran ini kan penggeseran anggaran, bukan anggaran tiba-tiba ada yang dipakai,” terangnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan pandemi Covid-19 demi keuntungan pribadi atau kelompok. Termasuk melakukan penyelewengan anggaran penanganan Covid-19.

“Jangan sampai ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan,” tambahnya. (Firasat/Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.