Kejaksaan Tahan Pegawai OJK Terindikasi Suap Rp 7 M

  • Whatsapp
Kajati DKI Jakarta

JAKARTA, REDAKSI24.COM—Ditengarai terlibat tindak pidana korupsi suap berupa fasilitas kredit sekitar Rp 7,45 miliar ketika bertugas di tim pemeriksaan umum terhadap PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya,oknum  pegawai Otoritas Jasa Keuangan berinisal DIW ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Ya, penyidik melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari ke depan. Yang bersangkutan akan di tempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung,”ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Asri Agung Putra, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (21/07/2020) malam.

Bacaan Lainnya

Tersangka ditahan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: PRIN- 3 /M.1/Fd.1/06/2020 tertanggal 11 Juni 2020;  dan Nomor : Print-1971/M.1/Fd.1/07/2020 tertanggal 21 Juli 2020 atas nama DIW.

Menurut Asri, penahan diawali dengan penetapan DIW sebagai tersangka yang menjabat Pengawas Eksekutif – Grup Pengawas Spesialis 1 pada Departemen Pengawasan Bank 1 Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan sekitar 2019.

BACA JUGA:Sudah Sakit Sejak Awal Berdiri, Bank Banten Disuntik Dana Atau Disuntik Mati

Kasusnya, kata Kajati, terjadi ketika  DIW menjadi bagian dari tim pemeriksa Bank Bukopin yang melaksanakan pemeriksaan umum terhadap perusahaan jasa perbankan itu.

Dijelaskan, DIW diduga tidak memasukkan lima sampling debitur dalam Matriks Konfirmasi Pemeriksaan Bank Bukopin Kantor Cabang Surabaya pada 31 Desember 2018. “Tersangka tidak melaporkan ke pimpinan OJK pusat sehingga dengan langkah itu yang bersangkutan mendapat hadiah atau beri suap oleh bank Bukopin dalam hal ini berupa pemberian kredit nilainya Rp7,45 miliar,” katanya.

Penyidik, imbuh Asri, akan bekerja maksimal dan objektif untuk mengembangkan kasus tindak pidana itu, sekaligus mencari tersangka lain.

BACA JUGA:OJK Tolak Proposal Penyehatan Bank Banten

Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, M Nirwan Nawawi, menyatakan, tersangka DIW dijerat Pasal 12 a dan Pasal 12 b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Taufik/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.