Kejagung Tetapkan Mantan Dirut BTN Tersangka Dugaan Gratifikasi

  • Whatsapp
Kejagung menetapkan mantan Dirut BTN Maryono dan Dirut PT PPM Yunan Anwar tersangka dugaan gratifikasi
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono

JAKARTA, REDAKSI24.COMKejaksaan Agung (Kejagung)  RI menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) BTN (Bank Tabungan Negara), H Maryono, dan Dirut PT Pelangi Putera Mandiri (PPM), Yunan Anwar,  sebagai tersangka dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi.

“Dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015, diduga HM sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara periode tahun 2012-2019 telah menerima hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi berupa uang melalui rekening bank atas nama Widi Kusuma Purwanto yang merupakan menantu dari HM,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum  Kejagung Hari Setiyono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Bacaan Lainnya

Gratifikasi kepada mantan Dirut BTN itu diduga terkait pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari BTN kepada PT PPM dan PT Titanium Property (TP).

Kejagung menemukan pegawai PT PPM pernah melakukan pengiriman dana kepada menantu Maryono dengan total sebesar Rp2,257 miliar sebelum menerima fasilitas kredit dari BTN Cabang Samarinda sebesar Rp117 miliar pada 2014 yang kini macet.

Selanjutnya, menurut Hari,  untuk PT TP,  BTN Cabang Jakarta Harmoni mengucurkan kredit sebesar Rp160 miliar untuk pembiayaan pembangunan Apartement Titanium Square pada 2013. Terkait fasilitas kredit itu, PT TP mengirimkan total sebesar Rp870 juta kepada menantu Maryono dengan rincian Rp500 juta pada 22 Mei 2014, Rp 250 juta pada 16 Juni 2014 dan Rp120 juta pada 17 September 2014.

Dijelaskan, Kejagung menduga keberhasilan pemberian fasilitas kredit kepada dua perusahaan tersebut atas peran serta Maryono yang saat itu menjabat Direktur Utama BTN dengan mendorong pemberian fasilitas kredit walaupun tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada BTN.

Atas perbuatan itu, mantan Dirut BTN disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Yunan Anwar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Dyah/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.