Kehadirannya Ditolak Inspektorat Banten, Forum Guru dan Kuasa Hukum Dana BOS SMAN 21 Lapor Polisi

  • Whatsapp
Ilustrasi penyimpangan dana BOS SMAN 21 Kabupaten Tangerang.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM — Kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 21 Kabupaten Tangerang yang diduga dilakukan oleh kepala sekolah berinisial W dan Bendahara berinisial S semakin memanas.

Kuasa Hukum Forum Guru SMAN 21 Kabupaten Tangerang, Yunihar, menuturkan, bahwa siang tadi Kamis (4/6/2020), perwakilan guru dan staf TU yang didampingi oleh dirinya selaku kuasa hukum, memenuhi panggilan Inspektorat Banten guna memberikan keterangan atas dugaan penyelewengan dana BOS tahun 2019 di SMAN 21 Kabupaten Tangerang.

Bacaan Lainnya

Namun, lanjut Yunihar, kedatangan mereka ditolak oleh Inspektorat Banten dengan alasan pihak Inspektorat hanya mau meminta keterangan dari seorang guru berinisial P yang kebetulan berhalangan hadir.

Selain itu, Inspektorat Banten juga meminta dokumen asli LPJ BOS 2019 milik SMAN 21 Kabupaten Tangerang yang anggarannya diduga diselewengkan itu segera diserahkan ke pihak Insektorat Banten.

Menurut pihak Inspektorat Banten, dokumen tersebut merupakan rahasia negara. Maka, jika sampai besok dokumen itu tidak diserahkan inspektorat Banten mengancam akan meminta kejaksaan untuk mengambil dokumen asli LPJ BOS 2019 tersebut.

“Kedatangan kami ditolak, saya selaku kuasa hukum pun tidak diperkenankan memberi keterangan,” kata Yunihar kepada Redaksi24.com

Ia melanjutkan, selain meminta paksa dokumen asli LPJ BOS 2019, pihak Inspektorat Banten juga meminta dewan guru SMAN 21 untuk mencabut kuasa hukum atas dirinya tanpa alasan yang jelas. “Saya melihat seperti ada usaha pembungkaman dari pihak-pihak terkait untuk menutupi kasus ini,” kata Yunihar

Ia menambahkan, melihat situasi yang semakin memanas ini maka pihaknya akan segera membuat laporan polisi (LP) agar penyelidikan kasusnya bisa segera berjalan. “Secepatnya kita akan buat LP bisa juga ke Polda tapi kalau dilihat dari jumlahnya mungkin kita akan lapor ke Polres dulu,” pungkasnya

Sementara itu, saat Redaksi24.com mencoba menanyakan secara pasti alasan permintaan dokumen asli BOS 2019 milik SMAN 21 Kabupaten Tangerang dan pencabutan kuasa hukum tersebut, Kepala Inspektorat Provinsi Banten, Kusmayadi belum bisa dihubungi. (Ricky/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.