, ,

Penanganan COVID-19 Perlu Dibarengi Paket Penyelamatan UMKM

oleh -
Kebijakan Penanganan COVID-19 Dibarengi Paket Penyelamatan UMKM
Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina, menilai fokus kebijakan penanganan pandemi COVID-19 perlu dibarengi paket penyelamatan UMKM dalam satu kesatuan yang terintegrasi.

JAKARTA, REDAKSI24.COM— Komisi VI DPR RI menyarankan pemerintah agar kebijakan yang difokuskan dalam penanganan Covid-19 dibarengi paket kebijakan penyelamatan UMKM (usaha mikro kecil dan menangah) yang selama ini jadi tumpuan ekonomi kerakyatan.

Anggota Komisi VI, Nevi Zuairina dan Ananta Wahana hampir senada menyatakan hal itu, di Jakarta, Senin (07/09). Mereka menyarankan, paket penangan Covid-19 dan penyelamatan UMKM menjadi satu kesatuan yang terintegrasi.

Menurut Nevi, kebijakan yang tepat dilakukan sekaligus akan menahan serangan resesi sebagai dampak pandemi, adalah  dengan memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan. Langkah ini  seharusnya bisa dibarengi dengan fokus penanganan kesehatan.

BACA JUGA:Pemerintah Diminta Gunakan Data Terbaru Lebih Valid Dalam Penyaluran Dana Bansos

“Selama ini persoalan mendasarnya adalah daya serap anggaran yang telah ditetapkan untuk penanganan COVID-19 sangat minim jauh dari harapan yang berkisar hanya 19 persen atau Rp 135 triliun dari anggaran Rp 695,2 triliun di penghujung Juli 2020. Apabila kondisi seperti ini diteruskan, tidak akan selesai-selesai persoalan wabah ini,”ujar Nevi.

Nevi meyakini bahwa bantuan kepada rakyat melalui Program Ekonomi Nasional (PEN) dapat memperkuat ekonomi kerakyatan. “Ancaman resesi dan krisis sosial yang dihadapi negara masih bisa terselamatkan apabila pemerintah disiplin dan fokus pada persoalan kesehatan dengan porsi besar berbarengan dengan penyelamatan ekonomi nasional yang berfokus pada UMKM,”jelasnya.

Terkait mendorong pertumbuhan UKM, Ananta menilai Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mestinya di masa pandemi ini bisa mendapatkan lebih dari pagu anggarannya, mengingat sedikitnya 48 persen penduduk Indonesia  mendapatkan nafkah penghasilannya dari sektor informal dan UMKM.

BACA JUGA:Sektor UMKM Penentu Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Terlebih, lanjut Ananta, UMKM dan Koperasi itu merupakan tulang punggung perekonomian kerakyatan yang terbukti bisa bertahanan dari hantaman krisis ekonomi seperti pada 1998.

Menurutnya, kemenkop UKM perlu  membuat kebijakan yang sinkron untuk setiap koperasi. “Contohnya soal  suku bunga pinjaman usaha di masa pandemi ini, jngan setiap koperasi justru kebijakannya berbeda-beda,”pungkasnya.(Agung/Jaya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.