Kebakaran Lapas Sulit Dihindari Bila Dukungan Anggaran Dari Pemerintah Setengah Hati

oleh -
Pengamat Politik dan kebijakan Publik Universitas Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul.

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM – Tragedi terbakarnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang mengakibatkan 44 warga binaan pemasyarakatan (WBP) tewas mendapat sorotan tajam dari Pengamat Politik dan kebijakan Publik Universitas Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul.

Ia menilai kejadian yang mengundang perhatian media baik dalam maupun luar negeri tersebut, seolah menunjukkan  hak asasi manusia warga binaan begitu murah. 

Peristiwa kebakaran yang diduga dipicu oleh korsleting listrik itu justru semakin menunjukkan pemerintah tidak serius menangani warga binaan di dalam lapas. Pasalnya, sudah begitu lama kondisi  Lapas bangunannya tidak layak, over kapasitas dan fasilitas minim  belum bisa diselesaikan. 

“Sebagus apapun manajemen pengelolaan Lapas bila gedungnya tua, fasilitas tak layak, teknologinya minim, kejadian seperti ini bisa dipastikan terulang kembali,” kata Dosen Fisip ini kepada wartawan,  Jumat (10/9/2021) 

BACA JUGA: Tragedi Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang Patut Dipertimbangkan Untuk Bangun Lapas Baru

Karena yang terpenting, lanjut dia, adalah dukungan anggaran serta perbaikan manajemen Lapas. Dan kepentingan tersebut selalu didengungkan, terutama oleh DPR-RI. Tetapi untuk merealisasikannya selalu setengah hati

“Political will dan dukungan anggaran sangat penting. Kan anggota DPR RI itu kalau reses sering kunjungan kerja ke Lapas. Mereka sudah tahu betul apa yang terjadi di Lapas. Kalau masalah di Lapas tak bisa diselesaikan, yah setengah hati,” tambahnya. 

BACA JUGA: Over Kapasitas di Lapas Kelas I Tangerang Penyebab Banyaknya Korban Tewas 

Adib juga berpendapat, Lapas adalah tempat memanusiakan warga binaan yang tengah menjalani masa hukuman agar menjadi manusia yang bermanfaat di kemudian hari. 

“Nah ini seharusnya sejalan dengan revolusi mental yang menjadi prioritas presiden. Walaupun mereka bersalah secara hukum tetapi mereka adalah manusia. Negara berkewajiban menjaga mereka. Memperbaiki mereka jadi orang baik lagi,” ujarnya. 

BACA JUGA: Kemenkumham Renovasi Lapas Kelas I Tangerang Yang Terbakar

Adib  juga mengatakan,  sebagai prioritas adalah pekerjaan rumah besarnya berupa grand design sebuah lapas yang manusiawi dengan pengelolaan manajemen yang baik. Perlu juga lanjut Adib, tak usah malu mencontoh negara maju dalam hal manajemen tata kelola Lapas. 

“Bisa menunjuk konsultan independen guna mempelajari manajemen lapas seperti di luar negeri. Nantinya, konsultan akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam jangka pendek maupun panjang. Bisa juga dalam hal pembenahan lapas, menjalin hubungan dengan otoritas-otoritas serupa luar negeri,” jelasnya lagi. 

Jika masalahnya ada pada over kapasitas, lanjut dia, seharusnya sinergi para pemangku kepentingan antara Kemenkumham dan DPR RI  terjalin dengan baik. 

“Ingat ada 44 nyawa. Saya dapat informasi malah kalau petugas Lapas tak berjibaku, menyelamatkan, bisa ratusan yang meninggal. Masalah ini sudah bertahun tahun. Duit kita (APBN) kan ada,” pungkasnya. (Aan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.