KCD Dindikbud Banten Wilayah Lebak Diduga Mark Up Proyek HP Tablet Rp1,087 Miliar

  • Whatsapp
dindikbud banten
Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten wilayah Kabupaten Lebak.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Kantor Cabang Daerah (KCD) Dindikbud Banten wilayah Kabupaten Lebak diduga melakukan mark up atau penggelembungan anggaran sebesar Rp1,087 miliar.

Dugaan mark up itu terjadi dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) HP tablet untuk 29 sekolah SMA/SMK/SKh di Lebak yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja tahun anggaran 2019.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total pagu anggaran untuk PBJ HP tablet tersebut sebesar Rp8,592 miliar, dengan rincian dana BOS Afirmasi Rp6,792 miliar untuk 23 sekolah dan dana BOS Kinerja Rp1,8 miliar untuk 6 sekolah.

Kepala Inspektur Banten, E Kusmayadi yang dihubungi melalui telpon genggamnya, Selasa (6/10/2020) membenarkan adanya dugaan kerugian negara dari PBJ yang dilakukan KCD Dindikbud Banten wilayah Lebak. Untuk itu pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap pengadan HP Tablet di 29 SMA, SMK dan Skh Negeri di Kabupaten Lebak.

“Kami sampai sekarang tengah melakukan pemeriksan PBJ HP Tablet. Belum dipastikan berapa beaar kerugian uang negara. Tapi memang potensi pemborosan keuangan itu ada,” ungkapnya.

BACA JUGA: Politisi Demokrat Banten Sebut Partainya Tak Bisa Ikut Perjuangkan Hak Buruh ke MK

Dikatakan Kusmayadi, dari total pagu anggaran BOS Afirmasi dan Kinerja Rp8,592 miliar, yang terserap hanya sekitar Rp8,47 miliar. “Pagi anggaran yang terserap itu tidak semua untuk pengadaan HP Tablet di 29 sekolah negeri di Lebak,” imbuhnya.

Berdasarkan dokumen yang didapat Redaksi24.com, selain pengadaan hp tablet, KCD Dindikbud Lebak pada pagu anggaran kegiatan PBJ yang bersumber dari dana BOS Afirmasi itu juga terdapat pengadaan paket belanja berupa komputer, leptop, proyektor, perangkat jaringan nirkabel serta hardisk eksternal. Sedangkan yang bersumber dari dana BOS Kinerja, KCD Dindikbud Lebak melakukan kegiatan PBJ komputer, leptop, akses poin dan hardisk eksternal.

Untuk memperdalam pemeriksaan dugaan pemborosan pada kegiatan BOS Afirmasi dan Kinerja, tim pemeriksa dari Inspektorat akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kepala KCD Lebak Dindikbud Banten, Sirojuddin.

“Hari Kamis besok akan kami panggil Kepala KCD-nya. Untuk selanjutnya kami juga akan panggil 29 kepala SMA, SMK dan Skh Negeri,” katanya.

Pempov Banten juga menganggap KCD Lebak tidak mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.  Selain itu, dari hasil pemeriksaan awal Inspektorat Provinsi Banten terhadap PBJ HP tablet tersebut, terdapat beberapa temuan.

Temuan itu seperti pihak sekolah belum melakukan perbandingan harga dan negosiasi PBJ secara optimal sesuai Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Sehingga kemudian terjadi pengeluaran uang negara dari dana BOS Afirmasi dan Kinerja yang tidak semestinya karena kemahalan harga sebesar Rp1,087 miliar.

Sementara itu, Kepala KCD Lebak Dindidkbud Banten, Sirojuddin ketika dihubungi melalui pesan singkatnya mengaku belum mengetahui mengenai rencana pemeriksaan dirinya oleh Inspektorat Banten. “Belum tahu,” katanya singkat. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.