Kasus Perebutan Lahan Lokasi Pembangunan Balaraja City Square Makin Panas 

  • Whatsapp
Balaraja City Square

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM — Kasus perebutan lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan pasar tematik Balaraja City Square terus memanas. Setelah sebelumnya pihak warga Desa Tobat yang mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan tanah bengkok dengan memasang plang di depan lokasi pembangunan, kini pihak PD Pasar Niaga Kerta Raharja mencabut plang tersebut.

Walaupun belum bisa menunjukan bukti kepemilikan atau penyerahan aset desa, pihak PD Pasar Niaga Kerta Raharja mencabut paksa plang tersebut.

Bacaan Lainnya

Dirut PD Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Syaifunnur Maszah mengatakan, pihaknya telah mengurai dan mengumpulkan data-data atas kepemilikan tanah tersebut, untuk dapat mengetahui lahan tersebut milik Pemerintah Kabupaten Tangerang atau Desa Tobat. Namun, kata dia, keputusan pertemuan pada Senin, 16 November 2020 kemarin menyatakan agar plang dugaan tanah bengkok yang dipasang oleh warga agar dilepas.

“Plang itu dapat mengganggu animo investasi yang menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Itu keputusan dari yang dihadiri oleh pak Sekda, Asda I, camat, dan kepala desa,” ujar Syaifunnur

Ia menjelaskan, kepemilikan tanah yang saat ini tengah dibangun Balaraja City Square berdasarkan data yang dimiliki bahwa tanah tersebut pernah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada PD Pasar melalui SK Bupati Tangerang No 030/Kep. 175-HUK/2005. SK tersebut berisi tentang penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada PD.Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Sementara itu pada peta lokasi yang diterbitkan dari BPN Kabupaten Tangerang disitu tidak dicantumkan adanya tanah bengkok.

“Mereka (warga) mengklaim ada tanah 6,18 hektar yang awalnya 1,9 hektar. Tapi kita tidak tahu karena itu domain pemerintah dan BPN,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Tobat, Endang Suherman mengungkapkan, hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang belum menunjukan bukti kepemilikan lahan yang saat ini akan dibangun Balaraja City Square. Kata dia, Pemkab Tangerang diduga mengklaim bahwa tanah bengkok Desa Tobat itu telah menjadi aset Pemkab Tangerang, tapi bukti klaim tersebut belum bisa ditunjukkan.

“Audiensi kemarin, masing-masing pihak hanya menyampaikan sejarah tanah tersebut. Adapun pencopotan plang saya tidak menyepakati,” kata dia 

Menurut Endang, Pemkab hanya menunjukan dokumen keputusan Bupati Tangerang tentang serah terima aset Kabupaten Tangerang kepada PD Pasar Niaga Kerta Raharja tahun 2005. Pemkab Tangerang, kata dia, hanya SK Bupati soal serah terima aset ke PD Pasar, dan tidak menunjukkan bukti kepemilikannya.

Endang menjelaskan, sejak tahun 1924 dan sudah beberapa kali pergantian Kepala Desa Tobat, belum pernah ada serah terima aset dari Desa Tobat kepada Pemkab Tangerang terkait lahan tersebut. Para Kades yang menjabat sejak tahun 1985 hingga sekarang masih hidup, mereka menyatakan bahwa lahan yang akan dibangun Balaraja City Square itu, adalah tanah bengkok milik Desa Tobat, dan tidak pernah diserahkan kepada siapapun.

“Desa Tobat punya bukti kuat bahwa lahan seluas 6,18  hektar itu adalah tanah bengkok. Bukti kepemilikan berupa girik/C No.126 tahun 1953. Waktu audiensi kemarin sebenarnya kami mengharapkan Pemkab bisa adu data dengan kami,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Umum LSM Geram Banten, Alamsyah mengatakan, melihat permasalahan yang terjadi di Desa Tobat, yang jelas tidak mungkin pihak desa dan warga mengklaim kepemilikan tanah desanya tanpa memiliki dasar yang dapat di pertanggung jawabkan.

“Kita bisa lihat pada papan pemberitahuan yang dipasang oleh perangkat desa beserta warga, disana tertulis persil No. 126,” pungkasnya. 

Ia menambahkan, masyarakat meminta pihak Pemkab dan PD Pasar Niaga Kerta Raharja  dapat menjelaskan dan menunjukan bukti-bukti yang menurut pihak PD pasar tanah tersebut dihibahkan oleh Pemkab Tangerang. Adapun, kata dia, pengaturan tanah bengkok dapat ditemui dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. (Ricky/Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.