Kasda Provinsi Banten Kosong, Dewan Setujui Pinjaman Daerah

  • Whatsapp
pinjaman daerah banten
Ilustrasi - Pinjaman daerah.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – DPRD Banten Akhirnya menyetujui pinjaman daerah yang dilakukan Pemprov Banten, meskipun awalnya pembahasan pinjaman ini sempat alot karena merasa dewan tidak dilibatkan. Namun karena kondisi Kas Daerah (Kasda) Pemprov Banten kosong, sementara dewan dalam waktu dekat akan melakukan reses, tim Badan Anggaran (Banggar) akhirnya menyetujui pinjaman tersebut.

Pantauan Redaksi24.com, Rabu (12/8/2020), rapat pembahasan Perubahan APBD Banten tahun 2020 antara badan anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung Serba Guna (GSG) awalnya berjalan alot. Sejumlah anggota banggar masih mempertanyakan teknis pinjaman daerah yang akan dikucurkan pemerintah pusat.

Bacaan Lainnya

Namun setelah ada penjelasan dari TAPD terkait kondisi keuangan Pemprov saat ini kosong. Dan konsekwensi  kegiatan maupun program yang ada di DPRD seperti perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan, dan kegiatan reses atau turun ke Daerah Pemilihan (Dapil) pada bulan Agustus ini yang membutuhkan anggaran miliaran rupiah, maka Banggar setuju dan dilanjutkan dengan pleno DPRD.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Banten Opar Sohari usai melakukan rapat dengan Komisi III DPRD Banten mengungkapkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama masa pamdemi Korona (Covid-19) mengalami penurunan.

“Kalau sekarang dari PKB kami dapat sekitar Rp8 sampai Rp10 miliar perhari. Angka ini mengalami peningkatan yang selumnya hanya diangka Rp4 sampai Rp6 miliar,” ujarnya.

BACA JUGA: Dewan Sepakati Pinjaman Daerah, APBD Perubahan 2020 Banten Bakal Direvisi

Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo usia melakukan rapat pleno menegaskan, legislatif setelah mendapatkan penjelasan dan pembahsan dengan TAPD akhirnya menyetujui kebijakan WH lantaran untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Keputusanya skema yang dilanjutkan pemerintah untuk pinjaman daerah sebesar Rp4,9 triliun, yang dimasukan ke Perubahan APBD Perubahan 2020  Rp856 miliar dari PT SMI. Sisanya itu Rp4,121 triliun masuk di APBD Murni tahun 2021,” kata Budi.

Ia menjelaskan, pinjaman daerah untuk di Perubahan APBD 2020 itu akan digunakan enam dinas di Pemprov Banten, yakni, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian (Distan).

“Iya. Ada enam OPD tidak semua. Dinkes itu dari Rp856 miliar mendapatkan anggaran sekitar Rp52,871 miliar,” ujarnya.

Adapun terkait dengan Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah  yang mengharuskan ada pembahasan dengan DPRD, hal tersebut dapat dilalui seiring dengan adanya PP Nomor 43 tahun 2020 yang menjelaskan kondisi PEN.

“PP 56 tahun 2018 masih ada, tidak dihapus. Penguatannya di PP40 dan Peraturan Menteri Keuangan. Jadi tidak perlu lagi dilakukan pembahasan dengan DPRD. Cukup perjanjian pinjaman kepada gubernur dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Rencananya tanggal 14 Agustus mendatang persetujuan Perubahan APBD  2020 akan dilakukan bersama antara DPRD dengan Gubernur Banten akan disepakati. “Selanjutnya setelah disahkan, akan ada konsultasi dengan Kemendagri,” imbuhnya.

BACA JUGA: Pinjaman Rp4,121 Triliun Pemprov Banten Dinilai Cacat Prosedur

Senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Banten, Bahrum. Menurut dia, pinjaman daerah kepada PT SMI sudah disepakati. “Untuk PEN. Saya rasa ini bagus untuk pertumbuhan ekonomi,” katanya singkat.

Data yang diterima redaksi, dari total pinjaman daerah yang dimasukan ke  Peruban APBD 2020 sebesar Rp856, 271 miliar, OPD yang paling banyak mendapatkan guliran dana tersebut adalah Disperkim Rp538,450 miliar atau 62,88 persen, dilanjutkan PUPR Rp170,236 miliar atau 19,88 persen.

Kemudian, Dindikbud Rp80 miliar  atau 9,34 persen, Dinkes Rp52,871 miliar atau 6,17 persen. Dinas Ketahanan Pangan Rp12, 314 miliar atau 1,44 persen dan Distan Rp2,4 miliar atau 0, 28 persen.

Sekda Banten, Almukhtabar membenarkan skema pinjaman daerah ini sudah dimasukkan dalam APBD perubahan 2020. Pinjaman itu merupakan upaya pemerintah pusat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pemerintah daerah.

“Anggaran ini akan diperuntukkan kegiatan padat karya, serta kegiatan yang melibatkan banyak stackholder secara luas yakni masyarakat Banten secara umum,” katanya.

Kegiatan padat karya itu, lanjutnya, seperti sektor kesehatan, infrastruktur terutama, ketahanan pangan dan pertanian. Sehingga apa-apa yang diharapkan pemerintah pusat, bisa dilakukan pemerintah daerah.

“Tentunya DPRD juga akan melakukan finalisasi terhadap apa-apa yang kami rancang ini,” ujarnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.