Dinilai Janggal, Ojat Banding Putusan Komisi Informasi Pemprov Banten ke PTUN

  • Whatsapp
Komisioner KI Banten, Kuswandi

SERANG, REDAKSI24,COM – Ojat Sudrajat, dari perkumpulan Maha Bidik Banten mengajukan banding atas putusan Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang menolak gugatannya, terkait keterbukaan informasi Biaya Operasional (BOP) Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Banding itu dilakukan karena Ojat merasa ada yang janggal dalam pelaksanaan sidang yang dijalaninya, apalagi majelis hakim mengatakan Ojat menyepelekan majelis hakim dalam proses persidangan. “Majlis juga mengatakan kalau saya mempunyai itikad tidak baik,” katanya kepada Redaksi24.com, Jumat (13/9/2019).

Bacaan Lainnya

Untuk itu, lanjut Ojat, dirinya mengajukan banding terhadap putusan KI ke PTUN terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh majlis dalam pertimbangannya, dimana ada dua materi gugatannya yang dengan beraninya dihapus oleh majelis hakim.

Jika ini terbukti, maka saya akan melaporkan tindak pidananya, karena bukti yang disampaikan Ojat patut diduga dipalsukan. “Bukti di P3 saya sebagian dihapuskan,” ujarnya.

Bukti informasi itu awalnya berbunyi, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, akuntabel sehingga terwujudnya pemerintahan yang clear & clean goverment. “Kata clear & clean ini yang dihapuskan, sehingga makna dan artinya menjadi berbeda,” kata Ojat.

Jikapun nanti hasil putusan banding di PTUN ini sama dengan di KI, maka dirinya akan melakukan kasasi. “Oleh karena itu saya akan mengajukan pembentukan Komite Etik untuk KI Banten ke KI pusat, karena menurut saya persidangan di KI Banten ini janggal,” ujarnya.

Selain dari pada itu, ia juga akan melakukan judisial review terkait Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 33 tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga (SSH) tahun 2019 pada lampiran 1 huruf c, dimana tata nama atau nomenklaturnya berbunyi BOP itu merupakan belanja penerimaan lainnya. “Saya sudah mendaftarkannya ke Mahkamah Agung (MA),” katanya.

BACA JUGA:

4 Nama Pimpinan DPRD Pandeglang Dibawa ke Gubernur Banten

Anggota DPRD Banten Ramai-Ramai Gadaikan SK

BEI Paparkan Kinerja di Hadapan 42 Perusahaan

Menanggapi hal tersebut, komisioner KI Banten Suwardi enggan berkomentar banyak. Alasannya apa yang telah ditetapkan majelis hakim pada saat persidangan Ojat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Itu silahkan teman-teman yang menanggapinya. Yang jelas kami tidak diperbolehkan beropini terkait amar putusan yang sudah ditetapkan,” katanya.

Terkait gugatan banding ke PTUN, Suwardi mempersilahkan siapa pun yang merasa tidak puas dengan putusan sidang di KI untuk mengajukan banding.

“Kami sangat menghormati itu. Karena itu merupakan hak setiap warga negara,” tutupnya. (Luthfi/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.