Jubir KPK: Baru 627 Bakal Calon Pilkada Setor Daftar Harta

oleh -
Baru 627 daftar harta yang disetor bakal calon pilkada ke KPK kata jubir, Ipi Maryati Kuding
Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, menyatakan, baru 627 bakal calon pilkada yang menyetor daftar harta dalam LHKPN, di Jakarta, Kamis.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hingga Kamis (03/09) baru  menerima 627 daftar harta dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang disetor bakal calon yang akan mengikuti pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak 2020, kata Plt Jubir (juru bicara) Ipi Maryati Kuding.

“Dari jumlah laporan yang disetor itu sebanyak 493 telah diverifikasi dengan status lengkap dan telah diberikan tanda terima, sisanya masih menunggu kelengkapan dokumen,”ujar Ipi Maryati Kudin, Plt Jubir  KPK Bidang Pencegahan dalam  keterangannya di Jakarta, Jumat.

KPK, menurut Ipi, kembali mengingatkan bagi bakal calon kepala daerah yang belum menyetorkan laporan harta kekayaannya agar segera menyampaikan, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi dan melengkapi dokumen pendukung.

“Selain itu, KPK juga mengingatkan bakal calon agar tertib mengikuti tahapan pengisian LHKPN. Hingga kemarin (Kamis), KPK juga mencatat total 770 akun e-filling LHKPN yang telah teregistrasi sebagai bakal calon kepala daerah,”jelas Ipi.

BACA JUGA:Pimpinan KPK Nurul Ghufron: Kami Sesungguhnya Sedih Saat Tangkap Pejabat Negara

Terkait akun e-filling, lanjut dia, KPK mengimbau agar calon yang pernah memiliki akun e-filling untuk tidak membuat akun baru, tetapi cukup meminta untuk mengaktifkan kembali akunnya dengan cara mengirimkan email ke [email protected] dengan menyebutkan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kata Ipi, pihaknya juga mengingatkan bakal calon kepala daerah agar mengisi secara benar informasi tentang data diri seperti nama, NIK, nomor telepon, dan alamat email.

“Kemudian kami meminta untuk mengisi laporan daftar harta kekayaannya secara lengkap, benar, dan jujur karena transparansi dan integritas calon kepala daerah dimulai dari keterbukaannya dalam melaporkan harta kekayaan secara jujur,”pungkas Ipi. (Benardy/Ant/Jaya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.