JPPI Usulkan Pemerintah Gratiskan Biaya Sekolah Anak Terdampak COVID-19

  • Whatsapp
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji- (ist)

JAKARTA, REDAKSI24.COM,- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengusulkan agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), mengratiskan biaya sekolah bagi anak yang terdampak COVID-19.

Pasalnya, banyak orang tua yang terdampak secara ekonomi, sehingga mereka harus mendapatkan kebijakan afirmasi supaya anaknya tidak putus sekolah.

Bacaan Lainnya

“Ini peran yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi24.com Senin (8/6/2020).

Dia mengatakan hal itu, terkait desakan dari berbagai pihak untuk menunda tahun ajaran baru yang tak digubris oleh Kemdikbud dan kini prosesnya tengah berjalan.

JPPI menilai, PPDB kali ini terlalu dipaksakan, karena hanya untuk mengikuti kalender pendidikan, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang mendera masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil.

“Untuk makan saja, mereka tak tercukupi, apalagi untuk bayar pendaftaran sekolah, uang gedung, dan juga kuota internet untuk mengawal proses PPDB. Ini sungguh kami menilai sebagai kebijakan yang tidak manusiawi,” ujarnya menambahkan.

Di kala pandemi ini, Ubaid mengaku, JPPI mendapat banjir pengaduan dari masyarakat terkait rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah, juga soal memaksakan PPDB dan tahun ajaran baru bulan Juli 2020.

Dari semua pengaduan yang terkumpul, hanya ada 24% yang setuju dengan PPDB dan tahun ajaran baru pada Juli 2020. Sisanya, sebanyak 59% setuju diundur sampai situasi pandemi berakhir, dan sejumlah 17% yang setuju diundur pada Januari 2021. Hal ini, katanya, menunjukkan bahwa masyarakat memang masih belum siap untuk menghadapi tahun ajaran baru.

Lalu apa alasan mereka tidak setuju PPDB di bulan ini dan mereka menolak kalender pendidikan yang akan dimulai Juli ini?

“Orang tua terkendala ekonomi, karena terdampak covid. Biaya SPP semester kemarin saja banyak yang nunggak, apalagi harus bayar untuk PPDB. Banyak uang yang harus dikeluarkan oleh orang tua saat PPDB. Karenanya, kenyataannya proses PPDB tetap berbayar, apalagi di jenjang SMA/SMK/MA, dan juga sekolah-sekolah swasta. Ini sangat memberatkan orang tua,” katanya.

Menurut Ubaid, PPDB online tidak akan berjalan efektif. Pada situasi normal saja seperti pada tahun- sebelumnya, ujar dia, PPDB online menuai banyak masalah, apalagi sekarang situasi pandemi, tentu sangat tidak efektif.

“Tahun lalu, PPDB online saja harus ngantri datang ke sekolah dari subuh untuk bisa masukan data, bagaimana dengan sekarang? Kemungkinan besar kekacauan akan kembali terulang,” kata Ubaid. (Gan/Ejp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.