JAKARTA, REDAKSI24.COM– Presiden Jokowi menegur jajaran kementerian dan lembaga negara yang belum bekerja seperti layaknya di dalam situasi krisis, melainkan masih terjebak pekerjaan rutin harian.
Dalam pembukaan rapat terbatas mengenai penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, Presiden Jokowi menyebutkan kinerja kementerian dan lembaga terlihat dari masih rendahnya realisasi anggaran.
“Hati-hati ini, yang belum ada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya saja gede sekali 40 persen, DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada bagaimana mau realisasi? Artinya apa ? Di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum. Masih sekali lagi terjebak pada pekerjaan harian. Tidak tahu prioritas yang harus dikerjakan,” ujar Jokowi.
Disebutkan, untuk anggaran penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),, realisasi belanjanya masih rendah yakni 20 persen atau Rp141 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun. Sedangkan penyerapan anggaran COVID-19 yang paling besar bersumber dari belanja untuk program perlindungan sosial sebesar 38 persen, serta program stimulus kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 25 persen.
“Sekali lagi dari Rp695 triliun stimulus untuk penanganan COVID-19, baru 20 persen yang terealisasi, Rp141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen masih kecil sekali,”tandasnya.
Presiden menekankan jajarannya agar menerapkan terobosan kebijakan untuk mempercepat realisasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan,”tambahnya.(Indra/Ant/Jaya)
