Jokowi Marah Atas Lambannya Penanganan Covid-19, Para Menko Langsung Gelar Rapat

  • Whatsapp
Menko Polhukam, Mahfud MD.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Setelah Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) marah, karena penanganan Covid-19 sangat lamban, para Menteri Koordinator di Kabinet Maju menggelar rapat. Akan tetapi, dalam rapat tersebut tidak ada pembahasan terkait reshuffle

Kemarahan Presiden itu terlontar dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020 lalu, Presiden Jokowi jengkel terhadap penanganan Covid-19 yang sangat lamban. Jokowi pun membuka opsi untuk melakukan reshuffle kabinet.

Bacaan Lainnya

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, membenarkan kalau rapat para Menko untuk menindaklanjuti kemarahan Presiden Jokowi. “Iya betul menindaklanjuti, paling tidak sejalan dengan apa yang sudah disampaikan presiden untuk bertindak cepat dan tepat,” ujar Mahfud, Selasa (30/6/2020).

BACA JUGA: Jokowi Ancam Reshuffle, Kinerja Menteri Lamban

Setidaknya ada empat Menko di kabinet Jokowi yang mengikuti rapat, mereka adalah Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketika disinggung perihal pernyataan presiden yang sudah memiliki rencana untuk reshuffle kabinet apabila Covid-19 tak ditangani dengan cepat, Mahfud mengatakan bahwa para Menko tidak membahas hal tersebut maupun kinerja para menteri.

“Dalam rapat, soal reshuffle kabinet bagi menteri yang kurang tepat melangkah tidak kami bahas, dikarenakan itu sepenuhnya merupakan hak presiden. Sama sekali tidak menyinggung soal reshuffle tadi,” kata Mahfud.

Mahfud MD, dalam rapat bersama para Menko dan sejumlah jajaran kementerian/lembaga tersebut, menyampaikan bahwa dirinya ingin memastikan percepatan penanganan Covid-19 dan penggunaan anggarannya yang tepat sasaran.

“Ini kebijakan dilaksanakan sebaik-baiknya untuk menyelamatkan 260 juta masyarakat Indonesia,” kata dia.

BACA JUGA: Daftar Resmi Akun Medsos Menteri dan Wakil Menteri 2019-2024

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengaku sudah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung serta Kapolri untuk tetap mengawasi serta memantau kinerja pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 dari segi hukum.

“Kami sudah saling berdiskusi panjang bagaimana caranya agar ini benar dan tidak mengandung masalah-masalah hukum. Sehingga nanti penegakan hukum itu tidak diombang-ambingkan oleh opini, tapi hukum demi hukum, demi kebenaran. hukum yang berlandaskan pada kepentingan untuk membangun kesejahteraan rakyat dan menyelamatkan rakyat,” kata dia.

Mantan Menteri Pertahanan Kabinet Persatuan Nasional ini, menyebut pihaknya sudah lebih dulu menggelar rapat pendahuluan untuk menindaklanjuti arahan Presiden itu pada 22 Juni, atau empat hari setelah ‘amarah’ Jokowi itu.

“Tanggal 18 Juni sudah disampaikan, tapi baru beredar kemarin sore [diunggah]. Dan kita [sebenarnya] sudah mengadakan rapat untuk itu tanggal 22 yang lalu dengan forum yang tadi diperluas. Begitu,” kata Mahfud. (Agung/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.