Jiwasraya Akan Ditutup

  • Whatsapp

JAKARTA, REDAKSI24.COM — Perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia, PT. Jiwasraya akan ditutup secara permanen. Hal ini akan dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) usai mengadakan  proses tenor pembayaran atau restrukturisasi dan pengalihan polis milik nasabah Jiwasraya.

Dikatakan Wakil Meneteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, pihak kementeriannya  bersama dengan manajemen Jiwasraya, saat ini sedang berupaya untuk membuat skema restrukturisasi polis yang diharapkan bisa dimulai pada Agustus 2020 mendatang.

Bacaan Lainnya

“Ya pada akhirnya Jiwasraya akan tutup. Tetapi kita harapkan seluruh pemegang polis mau untuk pindah. Karena memang saat ini Jiwasraya sudah tidak ada pesertanya,” ucap Kartika usai gelar rapat Panja Jiwasraya dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/7/2020).

Dalam melakukan upaya restrukturisasi, para pemegang polis nantinya akan diajak untuk bernegosiasi secara langsung. Proses yang akan dilakukan yaitu merasionalisasikan tingkat imbal hasil (return) dari setiap polis yang tadinya mencapai 10-14 persen menjadi 6-7 persen.

“Seperti apa restrukturisasinya dan apabila nantinya skema ini disetujui maka kami akan mulai lakukan pemanggilan para pemegang polis pada Agustus 2020 untuk melakukan restrukturusasi,” jelas Kartika.

Proses restrukturisasi diperkirakan  memakan waktu hingga Desember 2021 mendatang. Selama proses restrukturisasi, kementerian akan membuat perusahaan baru guna menampung seluruh pemegang polis Jiwasraya.

Perusahaan baru yang diberi nama Nusantara Life, nantinya akan berada di bawah holding perasuransian dan penjaminan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

Kartika mengatakan, dalam perkembangan itu semua tetap akan membutuhkan suntikan penanaman modal negara (PMN) dari pemerintah. “Hasil restrukturisai akan tetap membutuhkan dukungan PMN, dikarenakan tidak akan mungkin dengan kondisi negative equity Jiwasraya saat ini yang mencapai Rp 35 triliun , kita bisa membuat perusahaan baru tanpa adanya PMN,” jelas Kartika.

 

Walaupun demikian, imbuh Kartika,  semuanya masih merupakan opsi yang diberikan kementerian serta manajemen Jiwasraya kepada pemerintah dan DPR guna diberikan persetujuan. (Agung/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.