Jika Konstitusi Tidak Ditaati Maka Pondasi Negara Akan Rapuh

oleh -
mkri, mk, anwar, usman, konstitusi, negara
Ketua MK RI Anwar Usman menyampaikan jika konstitusi tidak ditaati maka pondasi negara akan rapuh. Foto: Ketua MK RI Anwar Usman saat kuliah umum di Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya, Jawa Timur, Kamis (29/8/2019) /Antara.

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Anwar Usman mengatakan, jika konstitusi tidak ditaati ┬ámaka pondasi negara akan rapuh.

Sebaliknya, menurut Ketua MK, jika konstitusi menjadi pegangan teguh oleh masyarakat dan penegak hukum maka pondasi suatu negara akan kokoh.

Hal tersebut disampaikan Ketua MK Anwar Usman saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Kata Anwar Usman, tidak boleh ada alasan apapun dalam menaati atau mematuhi konstitusi karena merupakan hukum dasar negara.

Anwar menegaskan, konstitusi sebagai hukum dasar negara haruslah menjadi landasan dan pedoman semua elemen negara dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dia menyebut, perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 1999 hingga 2000 merupakan pondasi tepat dalam membangun peradaban ketatanegaraan Indonesia menuju negara hukum yang konstitusional.

Dalam konteks yang terjadi saat ini, imbuh dia, dimana pandemi COVID-19 melanda dunia tidak terkecuali Indonesia, keberadaan konstitusi sebagai dasar hukum negara harus tetap menjadi pegangan oleh penyelenggara negara.

“Justru di tengah kondisi pandemi COVID-19 atensi dan intensi penyelenggara negara dalam menegakkan konstitusi harus lebih ditingkatkan,” ujar Anwar Usman.

Sebab, lanjut Ketua MK RI itu, dalam kondisi pandemi COVID-19 masyarakat membutuhkan perlindungan dari penyelenggara negara agar kematian dan kerugian materi akibat virus tidak semakin parah.

Anwar menjelaskan, salah satu materi muatan utama dalam konstitusi ialah tentang perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Oleh sebab itu, dalam situasi saat ini jaminan perlindungan hak warga harus dijamin oleh negara.

Hal tersebut tertuang jelas dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dimana tujuan dibentuknya suatu negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Artinya, tidak ada tafsir lain dari tujuan dibentuknya pemerintahan suatu negara selain melindungi warga negaranya dalam kondisi apa pun,” imbuh Ketua MK Anwar Usman.(ejp)

Sumber: Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.