Jelang Akhir Tahun, Serapan Anggaran Fisik 7 OPD Banten Masih Rendah

oleh -
serapan anggaran
Kepala Biro Administrasi dan Pemerintahan (Adpem) Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Banten,, Mahdani.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten secara maraton membahas evaluasi serapan anggaran di seluruh Satuan Kerja (Satker) dan review Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setiap pekerjaan yang akan dilelangkan. Sebanyak 80 pekerjaan yang sudah dilakukan review.

Review HPS ini dilakukan terhadap pekerjaan dengan resiko yang tinggi seperti konsultan dengan nilai HPS di atas Rp250 juta, pengadaan barang di atas Rp750 juta. Untuk belanja dengan nilai HPS dibawah Rp210 juta tidak dilakukan review.

Untuk pekerjaan yang sudah dilelangkan diantaranya konsultan, Makan Minum (Mamin), pelayanan untuk Panti Jompo, obat-obatan dan pembiayaan untuk sekolah CMBBS. Dari hasil evaluasi tersebut terdapat tujuh OPD yang serapan anggarannya rendah, terutama dalam pekerjaan fisik. Tujuh OPD itu yakni Dindikbud, PUPR, Perkim, Dinkes, Disnaker, Dispora dan RSUD Banten.

Kepala Biro Administrasi dan Pemerintahan (Adpem) Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Banten, Mahdani mengatakan, ketujuh OPD itu menjadi fokus Gubernur Banten Wahidin Halim pada sisa waktu Tahun Anggaran (TA) 2019 ini agar memaksimalkan penyerapannya, termasuk proyek fisik yang dilakukan perpanjangan waktu yang seharusnya sudah deadline semua pada tanggal 20 November lalu.

“Kalau didata semua, banyak pekerjaan fisik yang belum menyelesaikan secara menyeluruh. Namun secara fisik hanya tinggal finishing-nya aja. Makanya sudah dianggap selesai, kecuali pekerjaan fisik irigasi yang di Perkim yang mendapat perpanjangan waktu dua minggu,” katanya.

BACA JUGA:

. Jelang Akhir Tahun, Serapan APBD 2019 Pandeglang Masih Rendah

. Kinerjanya Payah, Gubernur Bakal Rombak Pejabat Dindikbud Banten

. Disnaker Dorong Dindikbud Evaluasi Akreditasi SMKN di Banten

Hingga sampai saat ini, lanjut Mahdani, capaian pekerjaan fisik baru mencapai 85 persen, capaian keuangan APBD 2019 90 persen dengan serapan anggaran baru mencapai 70 persen. Mahdani menambahkan, anggaran fisik yang terancam tak terserap paling banyak ada di Dindikbud Banten sebesar Rp1,9 triliun.

“Untuk yang lainnya hanya Rp1,6 miliar dan Rp22 miliar. Jika sampai akhir tahun tidak terserap, maka ini akan masuk ke silpa. Target silpanya saya rasa masih diangka wajar, Rp605 miliar,” katanya.

Hal tersebut dibenarkan Plt Kadis Dindikbud Banten, Muhammad Yusuf hyang menurutnya, besarnya angka pekerjaan yang belum terserap tersebut dikarenakan kompleksitas masalah yang ada di internal, termasuk kekurangan pegawai teknis yang mengakibatkan lambannya penyelesaian setiap pekerjaan.

“Operator kami itu terbatas, sedangkan jumlah sekolah yang ditangani mencapai 240 sekolah yang tersebar merata di Provinsi Banten,” katanya. (Luthfi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *