Jatam Nilai Proyek PLTPB Padarincang Serang Hanya Untungkan Pengusaha

oleh -
Proyek listrik panas bumi
Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang masuk pembahasan diskusi Jatam Nasional yang mengusung tema Banten Dikepung Bencana.

KABUPATEN SERANG, REDAKSI24.COM – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional menyebut proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten hanya akan menguntungkan pengusaha.

“Sebab tidak ada pihak yang siap menjamin kepentingan masyarakat di kecamatan tersebut, selain kepentingan pengusaha,” kata Divisi Simpul Perlawanan Jatam Nasional, Seny Sebastian kepada wartawan di Kota Serang dalam kegiatan diskusi bertema “Banten Dikepung Bencana”.

Dia menyebut  izinnya memang sudah ada, bahkan diperpanjang. Namun masyarakat tetap menolak demi kelangsungan hidup dan kelestarian alamnya. “Pemerintah harusnya melindungi kepentingan rakyatnya,” katanya, Kamis (13/2/2020).

Seny juga mempertanyakan kenapa pemerintah mengeluarkan izin proyek tersebut. Padahal, kata dia, mayoritas masyarakat di kecamatan tersebut menyatakan penolakan terhadap proyek PLTPB.

“Kenapa pemerintah mengeluarkan perpanjangan izin? Untuk melayani siapa, masyarakat Padarincang atau pengusaha?” tanyanya.

Menurut Seny, bila proyek PLTPB dilanjutkan, bukan tidak mungkin akan membawa dampak buruk bagi masyarakat Padarincang. Sebab proyek geothermal mengeluarkan semburan hawa panas yang cukup kuat.

“Semestinya belajar dari proyek geothermal di NTT (Nusa Tenggara Timur), semburan panas dari ekstraksi yang dikeluarkan merugikan masyarakat. Ini seharusnya menjadi catatan investasi apa pun yang mengancam atau membahayakan, pemerintah harus punya sikap pro kepada rakyat,” imbuhnya.

BACA JUGA:

. PT SBG Disarankan Dekati Warga Padarincang Kontra Proyek PLTPB

. Pemkab Serang Terbitkan Izin Pengelolaan B3 Proyek PLTPB Padarincang

. Izin Limbah B3 Proyek Listrik Panas Bumi Tunggu Acc Bupati Serang

Ia menghawatirkan Kawasan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Rawa Danau Padarincang tersebut, menjadi kawasan rawan longsor dan gempa. Dengan adanya proyek itu, menurut dia, potensi bencana terjadi karena siklus buminya menjadi tidak normal.

Ia menjelaskan, ketika sudah ada dampak dari proyek itu, dipsatikan tidak ada pihak yang akan bertanggungjawab. Untuk itu, menurut dia, sudah seharusnya pemerintah mencabut izin pengelolaan proyek tersebut.

Selain itu, ia juga menyarankan pemerintah daerah menghentikan izin ekplorasi proyek geothermal, walalupun termasuk proyek strategis nasional. Tapi menurut dia, dengan kewenangannya pemerintah daerah memiliki tanggungjawab atas kelangsungan hidup warganya, khususnya di Padarincang.

“Warga ingin persoalan ini selesai, karena tidak bisa pemerintah daerah melempar ke pusat kalau saling lempar birokrasinya tidak jalan, komunikasinya tidak bagus. Pemda memiliki kewenangan izin eksplorasi,” tandas Seny.

Sementara itu, sampai sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengusaha. Pihak pengusaha tidak merespon konfirmasi terkait proyek geothermal di Kecamatan Padarincang diajukan wartawan melalui whatsApp.(Adi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.