Jaksa Agung Instruksikan Jajarannya Awasi Program PPKM Darurat

oleh -
instruksi jaksa agung Sanitiar Burhanuddin ppkm darurat jawa bali kejaksaan agung kejati kejari penggunaan apbd APBN pandemi covid-19
Dalam suratnya Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin memerintahkan para kepala kejaksaan tinggi (Kajati) dan kepala kejaksaan negeri (Kajari) mendukung kebijakan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Seluruh jajaran kejaksaan di tanah air diperintahkan untuk mengawasi program-program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang sedang berjalan di Pulau Jawa-Bali. Pengawasan lebih difokuskan pada penggunaan APBN dan APBD dalam mendukung kebijakan pemerintah menangani pandemi COVID-19.

Instruksi itu disampaikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada seluruh jajarannya Surat Nomor: B-132/A/SKJA/06/2021 tanggal 30 Juni 2021. Dalam suratnya Jaksa Agung memerintahkan para kepala kejaksaan tinggi (Kajati) dan kepala kejaksaan negeri (Kajari) mendukung kebijakan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali.

“Jangan ragu melakukan upaya represif melalui penindakan bagi siapa saja atau pihak kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah bila ada yang bertujuan untuk mengambil kesempatan dan keuntungan tidak sah bagi pribadinya sendiri di tengah kondisi pendemi,” kata Jaksa Agung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (5/7/2021) pagi.

Instruksi tersebut tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID 2019 Jawa dan Bali, pada instruksi keenam disebutkan kejaksaan telah diberikan tanggung jawab untuk bersama TNI dan Polri memberikan dukungan penuh kepada para kepala daerah dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM darurat COVID-19.

BACA JUGA: Oksigen Industri Seluruhnya Bakal Dikonversi untuk Medis

Terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali, Minggu (4/7/2021), Jaksa Agung memberikan arahan untuk berperan aktif mendukung kebijakan pengendalian pandemi COVID-19.

Arahan yang disampaikan melalui sarana virtual diikuti Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, serta para kajati, dan kajari se-Jawa dan Bali.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang penuntutan dan penanganan perkara di bidang pidana khusus sekaligus penegakan hukum terhadap pelanggaran selama periode PPKM darurat, Jaksa Agung memerintahkan untuk mengawasi program-program PPKM darurat yang menggunakan APBN/APBD.

Jaksa Agung juga mengingatkan masih adanya pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan alat kesehatan COVID-19 oleh oknum tertentu dan kerumunan, dihimbau untuk dituntut secara maksimal terhadap pelaku bersangkutan.

“Hal tersebut dapat memberi efek jera bagi pelaku dan sebagai peringatan sehingga tidak ada pelaku-pelaku lain bermunculan,” kata Burhanuddin.(Ant/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.