Izin Limbah B3 Diterbitkan, Warga Padarincang Ancam Duduki Kantor Bupati Serang

  • Whatsapp
warga Padarincang
Warga Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, telah bersiap mendatangi Kantor Bupati Serang.

KABUPATEN SERANG, REDAKSI24.COM – Setelah sempat mereda, warga Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, kini kembali merapatkan barisan untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB).

Reaksi keras warga Padarincang itu, menyusul bakal diterbitkannya surat izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) PT Sentosa Banten Geothermal pada proyek PLTPB oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang.

Bacaan Lainnya

Sudah jauh hari sebelumnya, warga Padarincang menyatakan penolakan terhadap adanya rencana proyek PLTPB. Dengan bentuk apa pun pemerintah pusat, Pemprov Banten maupun Pemkab Serang membujuk, warga Padarincang tetap menolak dilanjutkannya proyek PLTBP yang digarap PT Sentosa Banten Geothermal tersebut.

“Masyarakat keukeuh menolak dan akan memperjuangkan tanah airnya,” kata salah satu warga Padarincang, Kabupaten Serang, Dhoif kepada Redaksi24.com melalui sambungan telpon, Kamis (23/1/2020).

Tidak hanya itu, Dhoif mengungkapkan, saat rapat pembahasan lanjutan permohonan penerbitan surat terpenuhinya komitmen izin pengelolaan izin limbah B3 PT Sintesa Banten Geothermal yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Serang, pada Rabu (22/1/2020), Kepala Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang, tidak ikut hadir dalam rapat tersebut.

Ketidakhadiran Kepala Desa Batu Kuwung, menurut Dhoif, mengikuti keinginan warga yang menolak proyek PLTPB Geothermal. Sampai kapan pun, tegas Dhoif, warga akan tetap menolak PLTPB.

“Masyarakat tetap tidak setuju. Yang setuju itu Cuma segilintir orang saja,” tagas Dhoif.

Ditanya soal pemerintah akan melakukan upaya sosialisasi PLTPB kepada masyarakat, Dhoif menegaskan, pada hakikatnya pemerintah itu milik rakyat. Meskipun tidak ada geothermal, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyejahterakan  masyarakatnya.

“Rakyat ini punya pemerintah atau pemerintah milik investor. Kami sudah sejahtera, ngapain dipaksa menghadirkan sesuatu yang mengganggu kesejahteraan. Aneh,” tegasnya.

BACA JUGA:

. Pemkab Serang Terbitkan Izin Pengelolaan B3 Proyek PLTPB Padarincang

. Aktivis SWOT Serang Awasi Terus Proyek PLTPB Padarincang

. Bupati Serang Diminta Gunakan Hak Otda untuk Tolak Proyek Geothermal

Penolakan sama disampaikan tokoh pemuda Padarincang, Ikmaludin yang mengungkapkan warga sudah siap untuk mendatangi Bupati Serang untuk kembali menyatakan penolakan terhadap proyek PLTPB.

Menurtunya, perizinan apapun yang dikelaurkan Pemkab Serang menjadi cacat hukum, karena tidak pernah ada persetujuan dari masyarakat terhadap proyek PLTPB Geothermal di Padarincang.

“Empat tahun warga melakukan penolakan. Maka jika mereka tetap memaksakan, kami akan melakukan penolakan besar-besaran dengan mengerahkan seluruh warga untuk menduduki kantor bupati (Serang),” tandasnya.(Adi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.