Investor Asing Keluhkan Buruknya Harmonisasi Regulasi Pusat-Daerah

  • Whatsapp
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Rosan Roeslani.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Tidak sedikit investor asing yang mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Hal itu lebih disebabkan buruknya harmonisasi regulasi dari pemerintah pusat dan daerah, terutama tentang perizinan dan persyaratan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Rosan Roeslani, di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Bacaan Lainnya

“Saat ini banyak regulasi baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur tentang perizinan dan persyaratan investasi. Sejumlah regulasi itu banyak dikeluhkan para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia,” ujar Rosan.

Menurut dia, setidaknya ada 8.848 peraturan pusat, peraturan menteri 45.815, dan 15.966 peraturan daerah. Sayangnya, ‘obesitas’ peraturan tersebut, banyak dikeluhkan para investor.

“Apa pasalnya? Ya itu tadi, paling banyak adalah terkait keluhan soal harmoniasi regulasi pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya menambahkan.

Karena itu, dia berharap agar pemerintah dan DPR menemukan solusi terkait hal itu.

Dia juga mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang saat ini tengah digodok pemerintah dan DPR, diharapkan dapat menjembatani persoalan itu, sekaligus dapat memudahkan perizinan investasi dengan memangkas sejumlah regulasi.

“Karena terlalu banyak, regulasi kita harus dipangkas dan diselaraskan dengan keberadaan RUU Cipta Kerja,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2020), Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, mengakui banyaknya aturan yang dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun daerah yang memberatkan investasi di Indonesia.

“Obestitas regulasi ini, memang memberatkan laju investasi di tanah air. Ini disebabkan oleh PP (Peraturan Pemerintah), dan peraturan menterinya yang terkadang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi,” ujar Supratman.

Karenanya, politisi Partai Gerindra ini berharap kehadiran Omnibus Law dapat menyelesaikan maslah tersebut. Juga dapat menyelesaikan kendala yang kerap dihadapi investor di daerah, tanpa harus mengurangi prinsip-prinsip otonomi daerah.

Terkait pembahasan RUU Omnibus Law di DPR, Supratman meminta praktisi usaha dan akademisi memberikan gambaran kepada Baleg terkait urgensi dari kemudahan perizinan investasi yang nantinya dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja.

“Karena memang kita perlu mendapat gambaran yang utuh, karena banyak hal dalam RUU Cipta Kerja nanti yang punya konsekuensi merubah fundametal dari skema izin yang kita miliki nanti, kalau ini kita sahkan,” ujarnya¬†(Gan/Ejp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.