Insentif Nakes Dipotong, KPK Minta Inspektorat Lakukan Pengawasan

  • Whatsapp
Insentif Nakes Dipotong,KPK,Inspektorat,Pengawasan,Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding,Kementerian Kesehatan
KPK minta Inspektorat dan Dinas Kesehatan di daerah melakukan pengawasan, terkait adanya laporan informasi insentif nakes dipotong. Foto: Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara)

JAKARTA, REDAKSI24.COMKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan di daerah, untuk melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan (nakes) yang merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah dalam menangani COVID-19.

KPK mendapat laporan adanya informasi pemotongan insentif tenaga kesehatan dengan besar potongan  50 sampai 70 persen dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit (RS) di daerah.

Bacaan Lainnya

Untuk memastikan para nakes menerima haknya tanpa dipotong, KPK meminta inspektorat dan dinas kesehatan untuk melakukan pengawasan.

“Inspektorat dan Dinas Kesehatan agar bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes,” Kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

KPK pun mengimbau kepada manajemen RS atau pihak terkait agar tidak memotong insentif yang diberikan kepada nakes.

“Insentif yang diterima oleh nakes secara langsung tersebut, diketahui dipotong oleh pihak manajemen, untuk kemudian diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien COVID-19,” jelasnya.

Dia menyebutkan, sebelumnya pada Maret hingga akhir Juni 2020 melalui kajian cepat terkait penanganan COVID-19 khususnya di bidang kesehatan, KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MNENKES/278/2020.

Sejumlah permasalahan tersebut, yaitu potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui bantuan operasional kesehatan (BOK) dan belanja tidak terduga (BTT).

Kemudian, proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehata oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Terakhir, proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, lanjut Ipi, KPK merekomendasikan perbaikan berupa pengajuan insentif nakes pada salah satu sumber anggaran saja (BOK atau BTT), pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan di kabupaten/kota/provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah, dan pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada nakes.

Atas rekomendasi tersebut, ia mengungkapkan Kemenkes telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani COVID-19.

“Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian bagi nakes yang diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020 yang merupakan hak bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ucap Ipi. (Benardy Ferdiansyah/Ant/ejp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.