Ini Penjelasan Menteri Tjahjo Soal Sistem Kerja ASN di Masa Pandemi

  • Whatsapp
Menpan RB, Tjahjo Kumolo, menjelaskan sistem kerja ASN dalam masa pandemi Covid-19
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo

JAKARTA, REDAKSI24.COM— Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Tjahjo Kumolo, menjelaskan alasan pemerintah menyesuaikan sistem kerja pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam masa pandemi Covid-19.

“Penyesuaian sistem kerja pegawai ASN dilakukan guna  menjamin penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sekaligus mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah,”ujar Thajo dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa malam.

Bacaan Lainnya

Agar ASN tetap berkinerja maksimal, maka penyesuaian sistem kerja dilakukan dengan pendekatan flexible working arrangement, yaitu fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja maupun waktu bekerja sebagaimana dicantumkan dalam SE Menteri PAN-RB Nomor 67/2020.

Thajo menjelaskan,  pengatur pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah adalah PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dengan memperhatikan data zona risiko penyebaran pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

BACA JUGA:Menpan RB Warning ASN Pandeglang, Jangan Terjebak Prilaku Korup

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pada 30 Agustus 2020 terdapat 65 kabupaten/kota dengan risiko tinggi, 230 kabupaten/kota risiko sedang, 151 kabupaten/kota risiko rendah, 42 kabupaten/kota tidak ada kasus, dan 26 kabupaten/kota tidak terdampak.

Kata Tjahjo, bagi instansi pemerintah yang berada pada zona berkategori tidak terdampak/ tidak ada kasus, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang bertugas di kantor paling banyak 100 persen.

Kemudian untuk  instansi yang berada di  zona berkategori risiko rendah, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 75 persen.

Selanjut di zona berkategori risiko sedang, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maksimal 50 persen. Sedangkan di zona berkategori risiko tinggi,  pegawai yang berdinas  di kantor paling banyak 25 persen.

Apabila suatu instansi  berlokasi di wilayah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka PPK  dapat mempertimbangkan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah secara penuh. “Kecuali, bagi instansi pemerintah dengan tugas dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan Permenkes mengenai Pedoman PSBB,” pungkas Tjahtjo.(Abdul/Ant/Jaya)

 

  • Whatsapp

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.