Ingin Cegah Korupsi di Tangsel, Aktivis ICW Ikut Penjaringan Bacalon Wali Kota di PDIP

  • Whatsapp
Aktivis korupsi Ade Irawan mengambil formulir penjaringan bakal calon wali kota/wakil wali kota di kantor DPC PDIP Kota Tangsel.

TANGSEL, REDAKSI24.COM—Aktivis korupsi di Indonesia Ade Irawan membuktikan keseriusannya untuk mengikuti bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel)  2020.  Aktivis senior di Indonesia Corruption Watch ini mengambil formulir penjaringan bakal calon (bacalon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Tangsel, Ruko Venice Arcade, Graha Raya Bintaro, Serpong Utara, MInggu, (15/9/2020) kemarin.

Ade mengaku, apa yang dilakukannya saat ini sebagai bentuk ikhtiarnya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Tangsel. Menurut Ade, jika kedepan pemimpinh daerah serius mencegah dan memerangi praktik korupsi di lingkungan Pemkot Tangsel maka kesejahteraan masyarakat Kota Tangsel bisa terwujud.

Bacaan Lainnya

“Mendaftarkan diri dalam penjaringan pemilihan Wali Kota Tangsel ini adalah sebagai bentuk kontribusi saya di Tangsel.  Karena apa yang diimpikan PDIP sama dengan apa yang sedang kami ikhtiarkan untuk mendorong kesejahteraan masyakat Tangsel,” jelas pria yang juga pernah menjadi aktivis pers mahasiswa ini.

BACA JUGA :

Istri Didorong Bertarung di Pilkada Tangsel, Sandiaga Uno : Butuh Waktu ‘Bernapas’

Antisipasi Calon Tunggal Pilkada 2020, KPU Bakal Batasi Koalisi Parpol
Ade melihat Tangsel memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa mensejahterakan warganya. Namun jika praktik korupsi tetap merajalela maka berbagai potensi yang dimiliki Tangsel tersebut  menjadi sia-sia.

“Selama ini saya bersama rekan-rekan di ICW terus berupaya melawan korupsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini  saya ingin melanjutkan perjuangan tersebut dengan berupaya menjadi Wali Kota Tangsel,” jelas Ade.

Menurut  Ade hal yang mendorongnya untuk maju di Pilkada Tangsel 2020 ini adalah karena selama ini di daerah  kerap terjadi praktik korupsi. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pejabat daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan praktik illegal yang hanya ingin memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu semata.

“Kalau praktik korupsi terus terjadi di daerah khususnya Kota Tangsel maka kesejahteraan masyarakat yang diimpikan tidak akan terwujud. Sebanyak apapun potensi dan modal yang dimiliki, tanpa adanya prasayarat menekan korupsi yang dilakukan maka kesejahteraan masyarak hanya impian belaka,” tegasnya. (Adam/Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.