Indeks Kerawanan Pilkada Tinggi, Bawaslu Pandeglang Siapkan Strategi Khusus

  • Whatsapp
Bawaslu Pandeglang
Komisioner Bawaslu Pandeglang, Karsono menunjukan IKP Pandeglang yang nilainya cukup tinggi.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pandeglang, Banten menyebut Indek Kerawanan Pemilu (IKP) Pandeglang cukup tinggi dari 4 kabupaten/kota lain yang melaksanakan Pilkada serentak di Banten.

Tingginya IKP Pemilu di Pandeglang terungkap saat Bawaslu Pandeglang menggelar Press Release di Aula Bawaslu Pandeglang, Rabu (26/2/2020).

Bacaan Lainnya

Divisi Pengawasan Bawaslu Pandeglang, Karsono mengatakan, definisi indeks kerawanan dalam laporan tersebut merujuk pada semua hal yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan tahapan Pilkada serentak Tahun 2020.

“IKP ini sebagai alat pemetaan dan deteksi dini. Jadi ini bagian dari upaya kami untuk mencegah kerawanan pemilu,” ungkap Karsono.

Lanjut dia, ada empat dimensi yang menjadi ukuran dalam IKP Pilkada 2020, yakni, partisipasi politik, konteks sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta kontestasi.

“IKP untuk Pilkada serentak 2020 itu secara garis besar disusun berdasarkan praktik  pelanggaran pada pemilu sebelumnya, baik Pilkada serentak 2018 maupun Pemilu 2019,” katanya.

BACA JUGA:

. Kabupaten Serang Masuk Zona Rawan Pilkada

. Awasi Pilkada 2020, Bawaslu Pandeglang Gandeng Banyak Pihak

Bawaslu Pandeglang Identifikasi Pemilih di Huntara

Menurutnya, jika dilihat berdasarkan hasil penelitian KPU RI, level IKP Pandeglang berada dalam posisi tertinggi, yakni ke 5 dengan nilai 60.80. “Jika dipetakan berdasarkan dimensi indek kerawanan pada partisipasi politik adalah 79.07, konteks sosial dan politik 52.23, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil 54.25 dan kontestasi 67,86,” ujarnya.

Dikatakannya, dengan adanya potensi  kerawanan tersebut, pihaknya menegaskan akan meningkatkan setrategi pengawasan, dengan melibatkan semua stakeholder untuk bersama melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pilkada Pandeglang September mendatang.

“Salah satunya dimensi sosial politik. Kami akan melibatkan semua stakeholder yang punya tanggungjawab, mulai TNI, Polri, Binda untuk sama-sama mengawasi Pilkada,” tambahnya. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.