Iluni UI Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi Demokrasi

oleh -
Ketua Iluni UI, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan tertulis, Ahad, menyebut Indonesia berpotensi mengalami resesi demokrasi jika pembungkaman dari pihak tak dikenal dalam demokrasi Indonesia terus dibiarkan

BOGOR, REDAKSI24.COM— Ketua Iluni UI (Ikatan Alumni Universitas Indonesia Universitas Indonesia) Herzaky Mahendra Putra menyebut Indonesia berpotensi mengalami resesi demokrasi jika upaya pembungkaman dari pihak tak dikenal dalam kehidupan demokrasi di Indonesia terus dibiarkan.

“Iluni UI meminta pemerintah dan publik memberikan perhatian serius terhadap persoalan potensi resesi demokrasi ini,” kata Herzaki Mahendra Putra melalui pernyataan tertulisnya, Ahad.

Menurut Herzaky, ada upaya teror dari pihak tak dikenal dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, yakni kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di Indonesia, seperti yang dialami situs resmi dan akun media sosial beberapa media massa nasional dan akademisi.

BACA JUGA:Wow, Masker Buatan Perancang Indonesia Dipakai lady Gaga di MTV Video Music Awards 2020

“Jika dulu kudeta merupakan ancaman secara langsung yang dirasakan oleh demokrasi, kini demokrasi menderita secara diam-diam,” katanya.

Herzaky, pendiri Manilka Research and Consulting ini, menjelaskan, demokrasi di berbagai belahan dunia, digerus oleh otoritas dengan berbagai cara, di antaranya dengan mendelegitimasi oposisi mereka, mengintimidasi eksekutif bisnis, menyerang media berita, mempengaruhi otoritas pemilu, mempolitisasi layanan keamanan, maupun melemahkan institusi negara dan sipil.

BACA JUGA:Rayakan 75 Tahun Kemerdekaan RI God Bless Rilis Lagu “Untuk Indonesiaku”

Kondisi ini, menurutnya,  sudah mulai terjadi dalam beberapa tahun terakhir, baik di Amerika Serikat, Amerika Latin, maupun di negara-negara di Eropa yang merupakan pusatnya demokrasi.

Oleh karena itu Herzaky mendesak pemerintah menunjukkan ketegasan kepada pihak-pihak yang berusaha membungkam suara-suara kritis melalui upaya peretasan situs maupun media sosial, dan cara-cara lainnya.

“Harus ada arahan jelas dari pemerintah kepada aparat terkait, agar tindakan yang berpotensi menggerus demokrasi, diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat percaya kalau upaya pembungkaman suara kritis ini, bukan berasal dari tangan kekuasaan.

Pemerintah memiliki seluruh infrastruktur yang diperlukan, untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia tetap sehat dan adil,”pungkasnya.(Riza/Ant/Jaya)